Selasa, 19 Agustus 2008

Menelaah Kebijakan Transportasi Nasional

Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) sejak tahun 1994 menurut hukum internasional, berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III, 1982) yang telah diratifikasi pada tahun 1985. Juga dikukuhan dalam Pasal 25A UUD 1945 perubahan kedua.

Karenanya, untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan menjadi tang¬gungjawab pemerintah me¬lalui kebijakan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Semuanya mesti berjalan secara efektif dan efisien sesuai tujuan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
Cita-cita memang mesti digantungkan setinggi langit tetapi potret transportasi kita semakin buram. Harapan untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang layak dan berkualitas, masih sebatas angan-angan. Lebih mengerikan lagi, serangkaian kecelakaan transportasi ditengarai sebagai puncak “gunung es” kesemrawutan sistem transportasi kita. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagai regulator transportasi.

Menurut Indah Suksmaningsih, kebijakan transportasi selama ini yang dibuat oleh pemerintah selalu mengenyampingkan kepentingan konsumen. “Pemerintah hanya bicara pada base on rule (aspek aturan). Tetapi apakah aturan itu dibuat adil atau tidak, itu urusan lain,” tegas Ke¬tua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Maka dari itu, pemerintah mengajukan revisi terhadap UU Perkeretaapian No. 13 Tahun 1992, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) No. 14 Tahun 1992, UU Penerbangan No. 15 Tahun 1992, dan UU Pelayaran No. 21 Tahun 1992 yang terangkum dalam revisi paket UU tentang transportasi. Tidak hanya itu, Departemen Perhubungan juga mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan No. IM 1 Tahun 2007 tertanggal 27 Februari 2007 tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi.

Transportasi Darat
Kebijakan transportasi darat akan diarahkan pada dua hal. Pertama, keberpihakan pada angkutan umum. Kedua, pembatasan angkutan pribadi. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut tidak bisa dengan ketentuan yang ada. Karena itu, Dirjen Perhubungan Darat, Iskandar Abubakar, berharap mendapatkan power dari hasil revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) No. 14 Tahun 1992.

Sejak tahun yang lalu, pembahasan RUU tersebut sudah ditangani DPR. Pembahasan tahap pertama sudah dilakukan, tinggal menunggu giliran pembahasan tahap kedua. “Rencana semula akan dibahas pada semester kedua tahun 2006 tetapi DPR-nya ‘nafsu besar, tenaga kurang’. Akhirnya hanya satu UU yang berhasil diselesaikan pada Maret 2007, yaitu UU Perkeretaapian. Berikutnya adalah UU tentang pelayaran, UU tentang penerbangan, dan UU tentang LLAJ,” ujar Iskandar.

Meski kebijakan keberpihakan pada penggunaan angkutan umum masih digodok dalam RUU tersebut, tetapi “kami sudah mengampanyekan ke kota-kota seperti Surabaya, Bandung, Bogor, dan Malang agar transportasi daratnya lebih diarahkan kepada angkutan massal,” ujarnya.

Sedangkan untuk menekan kendaraan pribadi pada dasarnya sudah dilakukan dengan diberlakukannya three in one (3 in 1). Namun, malah menumbuhkan joki-joki three in one (3 in 1). Upaya lain yang akan ditempuh terdapat dalam pembahasan RUU LLAJ. Misalnya, penerapan electronic road race pricing seperti yang dilakukan Singapura. Kebijakan electronic road race pricing diarahkan agar pengguna kendaraan pribadi dikenakan biaya atas kenyamanan yang dinikmatinya. “Di Inggris, jika masuk kota menggunakan kendaraan pribadi, maka dikenakan biaya 12-14 poundsterling (sekitar Rp 200.000,-) setiap kali masuk. Itu bayaran atas kenyamanan yang diperoleh. Implikasinya, penggunaan kendaraan pri¬badi langsung menurun,” Iskandar menyontohkan.

“Saya setuju dengan rencana DKI Jakarta yang akan menerapkan electronic road race pricing walaupun belum terlalu kuat dasar hukumnya karena hanya Peraturan Daerah (Perda). Tetapi, di dalam RUU secara tegas dikatakan bahwa itu akan dilakukan,” imbuhnya.

Untuk saat ini, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan memberlakukan tarif parkir yang tinggi. Pada kesempatan bertemu dengan DPRD Surabaya, Iskandar menyampaikan, jika ingin menekan kendaraan pribadi dan me¬ngurangi arus ke pusat kota, maka berlakukanlah tarif parkir yang tinggi. Tetapi, angkutan umumnya di-support.

Kenapa kedua kebijakan ini penting? Alasannya menurut Iskandar pertama, karena bumi kita menghadapi gangguan besar dari emisi gas buang yang menghasilkan carbondioksida (CO2) yang mengakibatkan global warming (pemanasan global). Jadi, greenhouse gass (gas yang mengakibatkan efek rumah kaca, red) harus dikendalikan. Oleh karena itu, setiap negara termasuk Indonesia harus berperan dalam mengendalikan global warming ini. Greenhouse gass yang dihasilkan Indonesia kurang lebih 33%–40%. Kedua, angkutan massal lebih hemat energi dibandingkan angkutan pribadi. Misalnya, satu bus bisa mengangkut sekitar 70 orang membutuhkan energi sebanyak 1/3. Sedangkan mobil pribadi yang penumpangnya tidak lebih dari dua memakan energi sekitar 1/10. Jadi, perbedaan penggunaan energi perorang yang diangkut luar biasa.

Isu penting lain yang perlu kita dorong adalah peningkatan keselamatan. Data tahun 2006 menunjukan, yang meninggal di jalan akibat kecelakaan kurang lebih 15.000 jiwa. Karena itulah, perlu langkah-langkah yang jelas dan tegas untuk menurunkan angka kecelakaan ini. Bagaiman? Karena hampir sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh pelanggaran. Maka enforcement (penegakan) itu penting. Hanya sebagian kecil enforcement di tangan perhubungan darat. Sebagian besar ditangani Kepo¬lisian. Dalam RUU terdapat beberapa langkah untuk meningkatkan keselamatan salah satunya menerapkan e-enforcement yaitu enforcement dengan menggunakan teknologi misalnya menggunakan ka¬mera. “Dengan kamera bisa kita capture (tangkap) pelanggaran yang terjadi di jalan kemudian ditilang,” jelas Iskandar optimis.

Kemudian, yang menjadi masalah lain adalah pengujian kendaraan. Karena tidak dilakukan pengujian, banyak mo¬bil yang usianya puluhan tahun tetapi masih beroperasi. Dalam RUU ini, akan dilakukan pengujian terhadap seluruh kendaraan termasuk motor. Kendalanya adalah masih terjadi pungutan liar (pungli). Nanti, pengujian ini bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau bengkel umum. Sepanjang mereka memenuhi persyaratan, maka dapat melakukan pengujian dan menandatangani hasilnya. “Tetapi, mereka akan diakreditasi oleh badan yang independen. Kalau mereka main-main maka hak pengujian akan dicabut,” terang Iskandar.

Masih terkait dengan masalah pe¬ngujian, juga mengenai pemberian surat izin mengemudi (SIM). Misalnya, terjadi kecelakaan baik itu disebabkan oleh salah pengujian atau belum pantas dapat SIM, maka dalam RUU diberlakukan istilah tanggung–gugat. “Jadi, petugas bertanggungjawab terhadap SIM yang dikeluarkannya. Jika kecelakaan terjadi karena kelalaiannya memberikan SIM, maka izin mengeluarkan SIM akan dicabut,” jelas Iskandar.

Terciptanya transportasi yang aman dan nyaman, juga harus didukung oleh sarana yang memadai. “Namun pelayanan angkutan umum begitu amburadul. Prospek usaha angkutan umum kurang baik sehingga banyak perusahaan yang bang¬krut dan yang masih bertahan tidak bisa melakukan peremajaan,” keluh Sumaryoto, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Menurut Iskandar, ketidakmampuan melakukan peremajaan disebabkan oleh tarif angkutan umum di kita rendah. Mereka beroperasi tetapi mereka tidak mampu melakukan peremajaan sebab uang yang mereka peroleh tidak bisa memenuhi harga pokok. Kalau tidak memenuhi harga pokok maka kualitas akan turun.

Karena itulah, saya kira solusinya kembangkanlah BRT (Bus Rapid Transit) seperti Bus Way. Dimana si pengusaha swasta busnya, dalam hal ini pihak swasta tidak memikirkan berapa jumlah penumpang yang terangkut. Tetapi, dia dibayar atas kilometer armada berjalan. “Misalnya, dia bisa berjalan dalam sehari sejauh 300 km. Maka dia dibayar sebesar 300 km dikali x rupiah,” Iskandar menyontohkan.

Meski demikian, Sumaryoto me¬nyarankan agar pemerintah membuat regulasi peremajaan armada. Misalnya, setiap periode 10 tahun, ada masa peremajaan selama dua tahun. “Peremajaan ini harus didukung oleh kebijakan berupa keringanan bea masuk, PPnBM (pajak penjualan nilai barang mewah), dan PPN (pajak penambahan nilai) ketika operator angkutan mengimpor armada baru ataupun suku cadangnya,” sarannya.
Keringanan pajak sudah dilakukan pe¬merintah. Pajak angkutan umum lebih kecil dari kendaraan pribadi, apalagi kalau di produksi di dalam negeri. “Bea masuk untuk angkutan umum sebesar 15% kalau diproduksi di dalam negeri, dan 40% kalau di luar negeri. Sedangkan untuk kendaraan pribadi lebih dari 60%,” jelas Iskandar.
Secara prinsip, transportasi darat harus mengintegrasikan daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam rangka menyukseskan otonomi daerah. “Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan sumber daya dan kepentingan daerahnya. Tetapi, dalam lingkup nasional sama-sama mem¬bentuk sistem transportasi nasional yang mendukung ekonomi secara makro,” kata Sutanto Soehodho, pakar transportasi dari Universitas Indonesia.
Angkutan sungai, danau, dan pe¬nyeberangan (ASDP) berperan meng¬integrasikan dan membuka ketertinggalan daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh angkutan darat. Pengelolaan angkutan sungai dan danau sudah diserahkan ke¬pada pemerintah daerah. Sedangkan angkutan penyeberangan masih ditangani pusat. Menurut Iskandar, pengembangan angkutan penyeberangan ditekankan pa¬da daerah yang komersial seperti Merak–Bakauhuni. Selain itu, pengembangan angkutan penyeberangan juga ditujukan untuk membuka keterisolasian.

Transportasi Udara
Karena bentuk negara Indonesia secara geografis terdiri dari kepulauan dan terletak di garis khatulistiwa yang terhubung pada dua benua. Kenyataan ini merupakan anugerah, karena secara strategis Indonesia dapat mengembangkan jaringan moda transportasi udara baik nasional maupun internasional. Dengan demikian, bisnis penerbangan memiliki potensi luar biasa karena fungsinya untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa.

Oleh karena itu, pemberian kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebaik mungkin kepada penumpang pe¬sawat udara menjadi prioritas. Sejumlah peraturan pun dikeluarkan dimulai dengan pemberlakuan model ‘deregulasi’ di bidang penerbangan Indonesia mulai tahun 1999, maka lahirlah perusahaan baru angkutan udara. Kalau sebelumnya jumlah maskapai penerbangan yang mengisi lalu lintas penerbangan dalam negeri sekadar tujuh perusahaan (Garuda Indonesia, Merpati, Mandala, Bouraq, Bayu, Sempati, Pelita), sejak tahun 2000 bertambah dan kini tercatat sedikitnya ada 29 perusahaan penerbangan.

Seiring dengan kebijakan tersebut pemerintah pun mulai menertibkan maskapai penerbangan melalui SK Menhub No 35 Tahun 2005 tertanggal 7 Juni 2005 tentang pembatasan usia pesawat udara maksimum 35 tahun atau 70.000 kali pendaratan. Kebijakan itu dikeluarkan dengan alasan mencegah masuknya pesawat rongsokan ke Indonesia. Dan peremajaan pesawat juga lebih mengefisienkan biaya operasional perusahaan penerbangan.

Dalam upaya mendukung peningkatan kinerja tranportasi Udara, Dirjen Perhubungan Udara memberlakukan low cost carrier (tarif murah), menurutnya tarif murah penerbangan tidak hanya ada di Indonesia, di Jerman juga ada. Konsekuensinya, ada pengorbanan yang diberikan oleh konsumen sehingga mengurangi kenyamanan non safety. Misalnya makanan dan minuman, pelayanan video dihilangkan, penomoran kursi dihilangan, tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan,” terang Budhi Muliawan.

Akibatnya, harga tiket pesawat udara nyaris menjadi lebih murah daripada harga tiket kereta api, bus jarak jauh, maupun kapal laut. Namun, kebijakan ini dikritisi oleh Sumaryoto, karena hanya ditentukan batas atas tanpa dipatok batas bawahnya. Ini memicu persaingan usaha yang tidak sehat, terjadi banting harga antarmaskapai. “Hal ini menyebabkan, operator kapal laut, bus antarkota, dan kereta api ‘mati suri’, bahkan ada yang gulung tikar lantaran tidak mampu bersaing dengan maskapai penerbangan yang bertarif murah,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR.

Namun, untuk menjaga safety dan security-nya yang saat ini menjadi prioritas utama, Dirjen Perhubungan Udara tetap memberlakukan kebijakan Peringkat Ketiga (pelayanan paling buruk), bagi maskapai penerbangan. Meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan terbang tetapi karena masih dalam masa transisi maka pembekuan belum diberlakukan.

Selain itu, faktor safety dan security juga bergantung pada sumber daya manusia (SDM). “Kita memahami betul bahwa persoalan SDM tidak hanya terjadi pada operator, tetapi regulator juga. Makanya orang yang skillfull ditempatkan sesuai prinsip the right man on the right place. Di tingkat regulator kami sudah mulai melakukan pembenahan,” tegas Budhi Muliawan. Sementara di tingkat operator, belum bisa ditangani sekaligus, kecuali maskapai penerbangan. Kalau maskapainya sudah dibenahi, maka perawatannya pasti lancar. Untuk memperbaiki sarana bandara, Dirjen Perhubungan Udara melakukan sertifikasi bandara yang dimulai sejak awal Mei 2007.

Namun untuk keamanan, misalnya sejak pesawat parkir, lepas parkir, terus lepas landas mesti diperhatikan. Misalnya, kebersihan landasan pacu, atau kualitas aspalnya. Sedangkan lingkup pembenahan SDM di bandara perlu profesionalisme, misalnya sopir tugasnya hanya mengemudikan sementara untuk perawatannya ditangani oleh ahlinya. Masalah lain yang dihadapi adalah banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang menguasai bandara, termasuk di dalamnya adalah ojek. “Semuanya akan kita tertibkan,” tegas Budhi.

Dalam pandangan Indah Suksmaningsih, faktor utama justru lemahnya kontrol pemerintah terhadap moda tranportasi udara. Misalnya saja masih ada maskapai penerbangan yang pesawatnya tidak memiliki seat belt (sabuk pengaman).

Budhi Muliawan mengakuinya banyak hal yang mesti diperbaiki. Dicontohkannya, ketika bepergian naik pesawat A kemudian delayed. Seharusnya diberikan ke¬mungkinan untuk menggunakan tiket tersebut pada pesawat yang lain. Ini sesuatu hal yang mudah dilakukan bilamana antarmeskapai ada perjanjian. Di dunia internasional kebijakan ini sudah lazim dilakukan. “Bangsa kita terkesan paradoks, sebagai negara kesatuan yang besar tetapi untuk masalah domestik ini saja tidak bisa diselesaikan,” keluh Budhi.


Transportasi Laut
Transportasi laut merupakan sarana transportasi yang membuka akses dan meng¬hubungkan wilayah pulau, baik daerah yang sudah maju maupun terisolasi. Indonesia seharusnya memprioritaskan pembangunan transportasi laut. Ditambah kenyataannya bahwa mo¬da transportasi laut sebagai satu-satunya angkutan termurah dengan risiko kecelakaan yang tidak besar kalau aturan-aturan keselamatan pelayaran dipenuhi.

Dalam menggunakan moda transportasi, elastisitas (penyesuaian antara moda trans¬portasi dengan kondisi geografis dan demografis) menjadi faktor penting. Me¬nurut Dirjen Perhubungan Laut, Harstjarya Harijogi kalau untuk masalah angkutan penumpang jelas angkutan laut tidak memiliki elastisitas yang tinggi dibandingkan udara dan kereta api. Tetapi kalau kita bersaing dengan dua moda yakni udara dan laut yang melintasi kepulauan seperti Jakarta dan Makassar, transportasi laut sangat elastis. Hanya orang yang menghargai waktu yang melalui udara. Tetapi kalau komoditinya barang, moda laut sangat luar biasa. Karena tidak semua pulau-pulau di Indonesia ini memiliki bandara,” tegasnya.

Perlu adanya dukungan kebijakan guna meningkatkan jumlah armada pelayaran nasional, baik untuk kapal niaga seperti angkutan minyak, kargo umum, batubara, kayu, pupuk, semen, crude palm oil (CPO), beras, hasil tambang, hasil pertanian dan produk segar maupun kapal penumpang. Bukankah ironis, sebuah negara kepulauan tidak memiliki industri perkapalan yang tangguh? Menanggapi persoalan tersebut pemerintah melakukan terobosan melalui Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Yakni dengan memberlakukan azas cabotage (kewajiban menggunakan kapal domestik di perairan nasional).

Sejak pemberlakuan Inpres tersebut peningkatan kapasitas armada bertambah menjadi 7.137 unit yang sebelumnya hanya 6.041 unit. Sebagian besar berasal dari pengalihan kapal-kapal milik perusahaan asing dialihkan menjadi berbendera Indonesia. Tak hanya itu, investasi di sektor laut pun semakin ditingkatkan pemerintah untuk membangun armada kapal baru ataupun bekas.

Berkembangnya industri perkapalan diharapkan meningkatkan armada trans¬portasi laut nasional. Ini selanjutnya akan meningkatkan perdagangan domestik antarpulau dan membuka akses keterisolasian bagi daerah-daerah yang berada di pulau-pulau kecil perbatasan. Seperti Pulau Nias, Natuna, Weh (Sabang), dan Miangas. Dengan demikian, perekonomian masyarakat di pulau-pulau perbatasan dapat lebih berkembang. Dan juga daerah yang berbasis kepulauan seperti Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTT, dan NTB, maupun Irian Jaya, sekaligus industri pariwisata baharinya. Daerah-daerah yang memiliki taman laut seperti Bunaken, Wakatobi, Pulau Tujuh, dan Takabonerate, tentu bisa berkembang lebih baik lagi.

Untuk mengembangkan potensi tersebut terkendala masalah dana. Dirjen Perhubungan Laut dalam masalah ini pernah melakukan seminar tentang pelayaran yang bertujuan agar dunia pelayaran tidak dijauhi oleh investor dan perbankan. “Salah satu jalan karena pemerintah juga sulit terhadap masalah pembiayaan, jadi tidak mesti diberikan dana. Tetapi dibantu dengan kebijakan-kebijakan. Misalnya kontrak jangka panjang bagi perusahaan pelayaran,” tambahnya.

Transportasi Kereta Api
Kereta api (KA) merupakan moda transportasi yang memiliki keunggulan besifat massal, hemat lahan dan energi, serta ramah lingkungan. Namun, dalam mengelola angkutan massal warisan Belanda ini justru mengalami kemunduran. Banyak rute kereta api yang sudah tinggal kenangan, dalam arti tak dilayani lagi, rel hilang atau tertimbun jalan umum. Sarana berupa rel, stasiun, jembatan, dan lain-lain usianya sudah tua, tetapi masih saja difungsikan. Aset tanah dan bangunan tidak diurus lagi, banyak berpindah tangan.

Kondisi itu diakui oleh Dirjen Perkeretaapian, Soemino Eko Saputro. “Tigapuluh dua persen sarana KA berusia di atas 40 tahun, sedangkan personil pemeliharaan dan operasional sarana kurang, fasilitas kerja sebagian besar sudah usang, dan jumlah SO (siap operasi) sarana menurun,” paparnya.

Lebih rinci Soemino menguraikan, permasalahan kereta api saat ini, pertama, pelayanan belum memuaskan. Kedua, share KA terhadap angkutan penumpang maupun barang masih kecil hanya 7,3% untuk penumpang dan 0,6% untuk barang. Ketiga, belum terpadu dengan moda lain. Keempat, kecepatan rendah sehingga waktu tempuh tinggi. Jika dibandingkan dengan transportasi udara tentu kalah. Akibat kemajuan transportasi udara, KA mengalami keterpurukan. Misalnya, rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Semarang menjadi terpuruk. Ditambah lagi munculnya jalan tol antara Jakarta - Bandung.

Kelima, jumlah KA ekonomi berkurang, Padahal menurut pemerintah harus dikem¬bangkan. Di dalam undang-undang (UU) yang sudah ditetapkan oleh DPR RI tahun 2007, pemerintah menugaskan kepada PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) agar penumpang KA ekonomi lebih banyak lagi. Konsekuensinya, harus memberikan public service obligation (PSO). UU tersebut menjelaskan PSO merupakan selisih antara tarif yang ditetapkan pemerintah dan tarif yang diminta operator. Itulah yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Keenam, sering terjadi kecelakaan. Ini menjadi salah satu concern Menteri Perhubungan, Jusman Safi’i Djamal, bah¬wa angka kecelakaan harus dikurangi semaksimal mungkin. Bahkan beliau menetapkan ke arah zero accident. Pernyataan ini disampaikannya pada jumpa pers di Departemen Perhubungan usai pelantikannya. Untuk menuju ke arah tersebut, kebijakan anggaran Tahun 2006 yang semula untuk pembangunan jalan baru, dialihkan untuk rehabilitasi rel maupun bantalannya. Semula ban¬talan dari kayu akan diganti menjadi beton. Rel yang semula kecil, akan diperbesar.

Daerah yang menjadi konsentrasi adalah jalur Lahat–Lubuk Linggau sepanjang kurang lebih 100 kilometer di Sumatera. Termasuk juga jalur Medan–Belawan di Sumatera Utara. Untuk Pulau Jawa total dari bantalan kayu yang ada sekitar 1.050 km. Untuk tahun anggaran 2006–2007, segera dilakukan pergantian bantalan sekitar 700 km. Dengan demikian sampai akhir 2008 diharapkan lintas-lintas yang potensial dapat terselesaikan.

Ketujuh, jumlah armada terbatas. “Tetapi, saya dapat informasi dari Bappe¬nas bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan penambahan 52 lokomotif. Ini sudah diproses di Bappenas didukung oleh Departemen Perhubungan dan PT. KAI,” ujar Soemino.
Kedelapan, UU Perkeretaapian No. 13 Tahun 1992 belum mengakomodasi otonomi daerah dan peran swasta. Karena itu, UU tersebut harus direvisi. Nomor UU hasil revisi telah turun dan tinggal diundangkan.

Kesembilan, selama ini PT. KAI merupakan operator tunggal. Namun, dengan adanya UU baru ini mudah-mu¬dahan muncul operator-operator yang baru. Ini terbukti setelah UU ditandatangani, sudah ada dua pengusaha besar dari Jepang dan Korea yang ingin membangun KA khusus di Kalimantan. Panjangnya ada yang 400 dan 500 km. Mudah-mudahan dengan adanya operator baru ini share transportasi KA akan menjadi lebih besar dibandingkan yang sekarang.

Yang menjadi sorotan publik adalah mengenai komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi. “Pemerintah harus konsekuen memberikan dana PSO secara tepat waktu dan tepat jumlah. Supaya rel-rel, lokomotif dan gerbong yang sudah dipakai sejak tahun 1930-an bisa diremajakan. Akibatnya sangat mempengaruhi dalam operasionalnya dan pemeliharaannya di segala bidang,” ujar Sumaryoto.

Menyikapi isu tersebut, Soemino membantah, sebenarnya pada tahun 2006 pihak PT. KAI, Departemen Perhubungan, Menteri Negara BUMN, dan Departemen Keuangan telah menghitungnya. “Dari perhitungannya, ditetapkan PSO sebesar 450 miliar. Tahap pertama dikeluarkan 350 miliar, tahap kedua 100 miliar. Seluruh kewajiban PSO sudah dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya.

Jalan Tol
Pembuatan jalan tol (jalan bebas hambatan) pertama kali di Indonesia dimulai pada tahun 1973, dari Jakarta sampai Bogor. Ketika selesai dibangun pada tahun 1978, Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum ketika itu, Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden agar ruas jalan Jakarta-Bogor tersebut dijadikan jalan tol sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Per¬sero. Maka, dibentuklah badan usaha PT. Jasa Marga (Persero) dihadapan Notaris Kartini Mul¬yadi, SH. pada tanggal 1 Maret 1978 untuk mengelola jalan tol tersebut. Pada tanggal 9 Maret 1978 Presiden Soeharto meresmikan jalan tol tersebut sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang diberi nama Jagorawi. Saat diresmikan jalan tol tersebut baru ruas Jakarta–Citeureup.
Dalam kurun waktu 29 tahun, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 587,10 km (Dikelola Jasa Marga sepanjang 456,10 km, dan bersama investor sepanjang 131,00 km). Dan panjang jalan tol dalam pengembangan sepanjang 60,86 km Jakarta Outer Ring Road (JORR) sepanjang 19,7 km, dan Cikampek-Purwakarta–Padalarang II 41,16 km.
Saat ini, pemerintah juga berencana membangun jalan tol baru sepanjang 1.000 kilometer, dengan target tahun 2009. Rencana tersebut menurut Sumaryoto harus dipikirkan secara matang. Pasalnya, ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan. Pertama, perbaikan mutu pelayanan belum sesuai standar yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum ataupun Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Padahal, mutu pelayanan menjadi syarat utama kenaikan tarif. Sesuai UU, tarif tol ditinjau kembali setiap dua tahun, dengan memperhatikan mutu pelayanan sebagai syarat utama kenaikan.
Kedua, pengadaan lahan yang berlarut-larut akibat banyak pemilik tanah menolak ganti rugi yang ditetapkan pemerintah. Contohnya, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang hingga kini tak kunjung rampung akibat susahnya membebaskan lahan, sehingga JORR sering diplesetkan menjadi “Jalan Ora Rampung-rampung”.

Terkait pengadaan lahan yang sulit ini, Komisi V DPR dan pemerintah sepakat membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang tugasnya menyiapkan lahan dan ini dimulai pada Tahun Anggaran 2007 dengan modal awal Rp. 600 miliar. Modal itu digunakan sebagai dana bergulir. Sayangnya, karena Menteri Keuangan membebankan bunga sebesar 9,5% per tahun, maka BLU bisa berubah menjadi semacam calo atau makelar tanah yang mencari keuntungan, sehingga menyimpang dari tugasnya sebagai lembaga non-profit. Pertanyaannya, karena modal awal tadi belum digunakan, jika uangnya disimpan di bank, bunganya ke mana? Kalau memang tidak efektif, batalkan saja BLU.
Ketiga, tidak ada kepastian hukum di Tanah Air, sehingga investor jalan tol enggan masuk. “Ini bisa diatasi dengan menetapkan tarif dulu sebelum jalan tol ditenderkan pembangunannya, sehingga akan lebih menarik investor karena ada kepastian kapan break event point (BEP)-nya (perhitungan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kerugian atau tidak, red),” Sumaryoto menawarkan solusi.
Pembuatan jalan tol, dianggap so¬lusi untuk mengurangi kemacetan dan mempersingkat jarak antardaerah. Benarkah? Menurut Hayati Hasibuan, ang¬gota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTK-J), memang benar, pada dasarnya filosofi pembuatan jalan tol adalah untuk mengurangi kemacetan dan aksesbilitas. “Tetapi, faktanya kemacetan tidak berkurang, karena begitu prasarana jalan dibangun, secara laten akan menumbuhkan keinginan untuk menggunakan kendaraan pribadi.”

Menurut Andi Rahma, anggota DTK-J lainnya, kemacetan itu bisa diselesaikan dengan kebijakan untuk mengatur pergerakan kendaraan pribadi. Yang menjadi problem angka pertumbuhan kendaraan mencapai 11% per tahun, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 1% per tahunnya, sehingga wajar saja terjadi kemacetan dimana-mana.

Di negara lain, seperti di Kota Seoul, Korea Selatan, jalan tol malah dihilangkan. Begitu juga di Kuala Lumpur, Malaysia Structure Plan di Malaysia, tidak lagi ada kebijakan pem¬bangunan jalan tol. “Karena sudah terbukti berdampak terhadap degradasi lingkungan dan sosial. Dengan semakin banyaknya jalan tol, orang-orang yang menggunakan angkutan umum semakin marjinal,” papar Hayati.

Sementara, dari aspek sosial, mas¬yarakat menjadi korban penggusuran. “Dengan meng¬gunakan Perpres Nomor 36 tahun 2006, pembebasan lahan harus dilakukan dengan dalih kepentingan umum. Masyarakat yang dibebaskan lahannya keberatan karena hanya diberikan biaya “ganti rugi”, bukan “ganti untung”. Akibatnya mereka tidak mampu membeli tanah yang sama di tempat lainnya,” kata Andi.

Jalan tol dinilai berperan dalam kerusakan lingkungan. Munculnya komplek perumahan elit dan pasar-pasar swalayan adalah wujudnya. Masyarakat sekitarnya justru semakin marjinal hidupnya karena tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan pembangunan selain bertani. Jika pembuatan jalan tol mesti dilakukan, harus berprinsip “efektif operasional–terpadu” dengan jaringan angkutan massal. Artinya, masyarakat tetap didorong dan difasilitasi untuk memanfaatkan angkutan massal. Juga tidak mengenyampingkan kemampuan masyarakat sekitar dalam bercocok tanam.

Majalah FIGUR Edisi XIV/Juni 2007

Kamis, 14 Agustus 2008

Restorasi Perubahan UUD 1945: Sebuah Solusi

Setelah lima tahun paska perubahan keempat UUD 1945, eksistensinya dipersoalkan. Konstitusi seakan menjadi “terdakwa” ditengah kondisi bangsa saat ini. Paling tidak ada tiga kelompok yang terlibat dalam pro dan kontra terhadap eksistensi konstitusi.

Pertama, kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Penyelamat Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Presidium Komisi Nasional ini terdapat nama mantan Presiden RI keempat, K.H. Abdurrahman Wahid, Soetardjo Soerjogoeritno, Amin Aryoso, dan Ridwan Saidi. Di kelompok ini bisa dimasukan mantan KASAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto yang memimpin gerakan Revolusi Nurani. Kelompok ini menginginkan kembali ke naskah asli dengan alasan bahwa diubahnya UUD 1945 adalah bentuk intervensi asing yang menyebabkan kehidupan kenegaraan mengarah pada individualisme, materialisme, dan liberalisme.

Kelompok kedua justru mendorong dilakukannya perubahan Kelima UUD 1945. Sebanyak 128 anggota DPD berada digaris terdepan untuk mendorong perubahan kelima UUD 1945. Upaya DPD itu didukung oleh sebagian anggota Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PBR. Kelompok ini mengusulkan perubahan Pasal 22D ayat 1, 2, dan 3.

Kelompok ketiga didominasi kekuatan politik mayoritas di DPR RI. Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Melalui pimpinannya, mereka menyatakan menolak ide perubahan UUD 1945.

Dalam kehidupan bersama satu bangsa, perbedaan pendapat berupa pro dan kontra atau kontroversi adalah sesuatu yang wajar. Namun ada satu hal yang pasti dan diperlukan yaitu solusi. Apalagi kalau kontroversi itu mengenai dasar penyelengaraan negara yaitu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Hasil analisis Prof. Dr. M. Dimyati Hartono, SH atas pro-kontra dan kontroversi atas Perubahan UUD 1945. ditemukan bahwa kesalahan utama perubahan terletak pada format perubahan yang berdampak besar pada penyelanggaraan negara, baik dari segi sistem amupun materi. Oleh karena itu, ia menawarkan solusi yang ia beri nama Gerakan Politik Restorasi Amandemen UUD 1945, yang pada hakekatnya mengembalikan semangat perjuangan 17 Agustus 1945 sebagai dasar penyelenggara negara dengan menata kembali kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada amandemen kemudian meletakannya kembali pada tatanan yang benar atau to restore kesalahan yang telah terjadi atas perubahan UUD 1945.

Strategi perjuangan gerakan politik restorasi Perubahan UUD 1945 yaitu diawali dengan melakukan analisis terhadap hasil perubahan terutama atas hal-hal yang bersifat kontroversial dengan prinsip dasar dan cita-cita nasional sebagaimana tertuang di dalam Naskah UUD 1945 yang asli, kemudian mewadahi seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dalam bentuk addendum. Selanjutnya menyusun konsep restorasi konstitusi yang lengkap dan komprehensif. Langkah ini diawali lebih dahulu memberlakukan kembali seluruh naskah historis yaitu pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan Penjelasannya yang asli. Ditambahkan kemudian hasil analisis terhadap Perubahan UUD yang ditampung dalam satu naskah sendiri dengan format addendum. Karena gerakan restorasi tidak saja ingin melakukan restorasi terhadap hasil Perubahan, tetapi sekaligus juga menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat maka pada saat itulah tepat untuk memberi tempat yang pasti terhadap Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam satu posisi yang strategis yaitu sebagai bagian dari naskah-naskah histories.(hal 43-44)

Gerakan Politik Restorasi Amandemen UUD 1945 ini dimaksudkan untuk menempatkan kembali prinsip dan tekad perjuangan bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disepakati sejak awal oleh Bapak Pendiri Bangsa yang tertuang dalam Konstitusi bangsa Indonesia.

Meletakan kembali secara tepat konstitusi sebagai dasar ngara yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yang asli secara utuh, yang terdiri atas Pembukaan, Btang Tubuh maupun Penjelasannya, dengan memosisikan kembali falsafah bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar penyelenggaraan negara dalam semua aspeknya.

Mengakomodasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang telah tertuang dalam perubahan UUD 1945 tahun 2002 maupun yang timbul setelah itu, sejauh tidak bertentangan dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila dan UUD 1945.

Terakhir, membangun kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan dalam kerangka sebuah sistem nasional yang berdasarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Data Buku
Judul: Landasan Berpikir Dan Strategis Perjuangan Gerakan Politik Restorasi Amandemen UUD 1945
Penulis: Prof. Dr. M. Dimyati Hartono, SH.
Penerbit: Era Global Publisher
Tebal: ii x 118 halaman
Cetakan: I, Maret 2007

Majalah FIGUR Edisi XII/2007

Pesoalan Mendasar Hasil Perubahan Pertama Hingga Ketiga UUD 1945

UUD 1945 bukan kitab suci yang sempurna, tetapi buah tangan manusia yang tidak akan pernah sempurna. Wajar jika terdapat kelemahan di dalamnya. Sejak awal, kelemahan-kelemahan itu disadari penuh oleh founding fathers kita.

Hal ini tercermin dalam pidato Soekarno, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 Agustus 1945 yang mengatakan bahwa UUD ini tidak sempurna karena dibuat tergesa-gesa, yakni ditetapkan dalam waktu sehari; UUD ini tidak lengkap karena tidak ditetapkan oleh badan perwakilan rakyat. Ia juga menegaskan UUD ini akan diganti oleh UUD baru (reformasi konstitusi) yang sifatnya lebih lengkap, disusun dalam suasana yang tentram. Kelemahan utama yang nampak adalah UUD ini tidak memenuhi syarat minimal sebuah konstitusi yaitu pembatasan kekuasaan negara dan pelembagaan hak asasi manusia dan warga negara yang saat ini dirasakan urgensinya. Sebab, lahirnya UUD adalah keinginan rakyat untuk menjamin hak-haknya jika terancam, dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa.

Adanya sejumlah kelemahan dalam materi UUD 1945 tersebut menjadikan reformasi konstitusi 1945 menjadi agenda politik yang mendesak. Hal ini juga disadari oleh lembaga tertinggi negara, MPR RI hasil pemilu 1999, untuk melakukan perubahan UUD 1945.

Setelah dilakukan tiga kali perubahan (tahun 1999-2001), ternyata UUD dinilai masih menyimpan persoalan yang cukup mendasar, yaitu persoalan proses perubahannya dan menyakut hasil perubahan. Di tingkat proses, kritik yang sering muncul adalah bahwa proses perubahan terhadap UUD 1945 tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak accountable. Kritik lainnya adalah proses perubahannya dinilai elitis dan lebih menjadi medan kompromi politik jangka pendek antarkelompok yang berbeda kepentingan.

Sementara itu, persoalan yang muncul di tingkat substansi adalah UUD 1945 hasil perubahan dinilai tidak kohesif, tidak dilandasi pemikiran-pemikiran mendasar tentang visi ke depan sebuah konstitusi sebagai kontrak sosial antara negara dengan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan format konstitusi yang dirumuskan tidak komprehensif dan tumpang tindih.

Beberapa persoalan di tingkat substansi perubahan yang dapat dijelaskan yaitu pertama, tidak adanya kejelasan tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945. Kesepakatan awal fraksi-fraksi di MPR pada tahun 1999 adalah menetapkan sistem presidensial sebagai pilihan sistem pemerintahan, ternyata belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga tidak terjadi checks and balances antarlembaga negara. Bahkan yang muncul kecenderungan legislative heavy. Mahkamah Agung (MA) juga kurang diberi wewenang yang kuat agar dapat menjadi penyeimbang bila terjadi friksi antara presiden dengan parlemen. Kedua, tidak disebutkannya secara tegas mengenai visi dan misi negara dalam menjamin hak asasi manusia (HAM).

Berangkat dari dua persoalan tersebut, dibutuhkan perumusan secara akademik akan pertama, proses perubahan konstitusi yang transparan dengan melibatkan partisipasi publik. Kedua, terumuskannya draf konstitusi yang memiliki paradigma ketatanegaraan yang jelas dan komprehensif.

Karena itulah, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) menyelenggarakan seminar dan lokakarya (Semiloka) yang bertopik Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945, menghasilkan tiga agenda pokok rumusan yang akan direkomendasikan pada Sidang Tahunan MPR 2002. Pokok-pokok tersebut yaitu pertama, melakukan sinkronisasi dan reorganisasi hasil perubahan pertama hingga ketiga serta opsi-opsi perubahan yang akan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR 2002 dan menetapkannya sebagai Konstitusi Masa Transisi. Kedua, melakukan perubahan Pasal 37 UUD 1945 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi yang diberi mandat penuh untuk bekerja selama satu tahun merumuskan konstitusi yang mengikutsertakan masyarakat seluas mungkin. Ketiga, menegaskan agar di dalam proses dan penetapan substansi perubahan tersebut, tetap berpegang pada komitmen untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensial.

Hal yang berkaitan dengan substansi konstitusi, Semiloka juga mengangkat dua isu yang menjadi perhatian besar, yaitu pertama, pemilihan presiden secara langsung dalam rangka merapikan prinsip presidensialisme dan penegasan sistem bikameral dalam sistem ketatanegaraan.

Data Buku
Judul: Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945
Penulis: Hasil Seminar dan Lokakarya Nasional Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), Yogyakarta 8-10 Juli 2002
Penerbit: Pengurus Pusat KAGAMA
Dicetak: PT. Inti Media Paqbanua Jakarta
Cetakan: I, Agustus 2002

Majalah FIGUR Edisi XII/2007

Ketakutan Hantu Federal

Gagasan awal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai alat representasi, artikulasi aspirasi, dan kepentingan rakyat di daerah secara struktural yang sekaligus sebagai alat guna memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional, untuk permasalahan yang terkait langsung dengan daerah.

Tak perlu diingkari, bahwa kelahiran DPD sebagai salah satu produk reformasi sistem politik di Indonesia memang diilhami oleh sistem parlemen bikameral. Hal ini dimungkinkan karena ada tuntutan serius bahwa demokrasi haruslah mengacu pada sistem yang telah teruji di negara-negara demokrasi maju. DPD, dalam konteks ini, berupaya memberikan pertimbangan berdasarkan kepentingan daerah. Sementara DPR berbicara kepentingan rakyat (penduduk) berdasarkan partai politik.(hal 120)

Namun, keberadaan DPD secara konstitusional masih digantung. Ia hanya terlibat dalam proses memperjuangkan bidang kewenangannya, tanpa memiliki hak untuk memutuskannya. Keputusan, menurut konstitusi dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD, berada di tangan DPR.(hal 121)

Padahal, penerapan sistem bikameral berpijak pada landasan kepentingan yang sama, yaitu memaksimalkan keterwakilan (represetation) dan membangun check and balances dalam lembaga perwakilan, serta membuka peluang pembahasan yang yang berlapis (redudancy) untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang berdampak besar bagi rakyat. Sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia termasuk kategori lemah (weak bicameral atau soft bicameral), berdasarkan kewenangan legislasi yang dimilikinya.(hal x)

Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan kontroversi dalam proses kelahirannya di mana sebagian pihak menerimanya setengah hati lantaran menganggap lembaga perwakilan seperti ini hanya cocok dengan negara federal, tidak untuk negara kesatuan.

Ketakutan akan “hantu” federal sebenarnya tak beralasan dan tidak memiliki argumen yang kuat, karena praktik bikameralisme nyatanya juga dilakukan di negara-negara kesatuan (setidaknya 22 negara), dengan kecenderungan semua negara berpenduduk besar, wilayah luas, dan demokratis.(hal 121)

Sebagai salah satu upaya mensosialisasikan keberadaan DPD, Kelompok DPD di MPR RI mengundang para anggota DPD RI dan para pakar dibidangnya untuk menyumbangkan pemikirannya mengenai DPD. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara benar, lugas dan transparan atas fungsi dan peran lembaga ini di dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Yang menarik, seolah hendak menghapuskan stigma ketakutan akan sistem bikameral yang mayoritas dianut negara-negara federal, judul tulisan karya M. Ichsan Loulembah yang dimuat di halaman 127 dijadikan judul cover, yaitu “Bikameral Bukan Federal”.

Data Buku
Judul: Bikameral Bukan Federal
Penulis: Agus Haryadi, dkk.
Penerbit: Kelompok DPD di MPR RI
Tebal: xx + 256 halaman
Cetakan: I, Desember 2006

Majalah FIGUR Edisi XIII/2007

Reformasi Birokrasi Untuk Melibas Korupsi

Korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang memiliki andil besar terhadap terjadinya krisis nasional yang mulai dirasakan pada tahun 1997 hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dipulihkan.

Krisis nasional dimulai dari krisis moneter dan krisis ekonomi karena rendahnya fundamen perekonomian nasional yang pada saat itu melaksanakan strategi pertumbuhan dengan peran negara yang cukup dominan mendorong aktivitas perekonomian nasional. Namun, hal ini menumbuhkan budaya birokrasi rent-seeking yang mengakibatkan inefisiensi ekonomi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan. Krisis ekonomi kemudian meluas menjadi krisis multidimensi hingga melahirkan era reformasi.

Bahaya kejahatan korupsi terhadap masa depan bangsa dan negara sesungguhnya telah disadari oleh bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh, mulai mengeluarkan ketentuan hukum seperti TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menurut ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berbagai ketentuan lain juga dibuat, seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No. 30 Tahun 2002 KPTPK (UU KPK).

Namun, pembuatan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kurang diikuti langkah-langkah nyata pembenahan di bidang-bidang lain seperti reformasi birokrasi dan penataan ekonomi nasional.

Reformasi birokrasi merupakan gerakan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan ketentuan perundang-undangan. Bahkan dapat dikatakan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberantasan KKN dapat dilakukan bila birokrasi pemerintah semakin transparan dan akuntabel.

Buku berjudul “Korupsi, Birokrasi, dan Masa Depan Ekonomi Bangsa” karya Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE., MS layak disambut hangat. Buku ini membahas masalah korupsi dan upaya pemberantasannya dari berbagai aspek, terutama dari aspek reformasi birokrasi dan pembangunan ekonomi.

Data buku:
Judul: Korupsi, Birokrasi, dan Masa Depan Ekonomi Bangsa
Penulis: Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE., MS
Penerbit: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia
Cetakan: I, 2006
Tebal: xxii + 163 hlm

Majalah FIGUR Edisi XVI/2007

Leadership Lessons Presiden SBY

Catatan harian tidak bisa dianggap remeh. Jika dihimpun dalam wujud buku, akan menjadi pemikiran yang luar biasa. Di Indonesia, setidaknya ada dua buku kumpulan catatan harian yang menancapkan pengaruhnya hingga kini, yaitu Catatan Seorang Demonstran karya Soe Hok Gie dan Pergolakan Pemikiran Islam karya Ahmad Wahib. Langkah ini diikuti Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dino Patti DJalal.

Ide menulis buku yang tersusun dari catatan harian berawal ketika suatu hari Dino memberesihkan meja kerjanya dan menemukan sekumpulan nota-nota tulisan tangan SBY yang tersimpan di laci. Presiden SBY sering menulis nota-nota ini dalam rapat Kabinet kepada menteri dan stafnya, umumnya berisi instruksi, klarifikasi, atau meminta dicarikan informasi.

Dino menyadari, nota-nota ini bukan arsip biasa tetapi sidik jari dari era politik penting yang kelak akan dipejari di sekolah dan kampus. Sidik jari SBY ini berada dalam berbagai keputusannya, pidatonya, gebrakannya, pikirannya, tindakannya, dan konflik batinnya. Semua ini merupakan jejak-jejak sejarah yang masih segar di depan mata.

Dari sinilah timbul gagasan membuat catatan harian untuk merekam peristiwa-peristiwa di Istana. Catatan harian ini mengerucut pada satu tema, yaitu kepemimpinan. Alasannya karena sebagian besar masalah nasional sangat berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan. Karena itulah, buku ini diberi judul Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SBY.

Dengan kata lain, buku ini berisi kumpulan leadership notes karena semua cerita serius atau ringan ada kaitannya dengan ilmu kepemimpinan, dari krisis tsunami sampai Piala Asia, dari subsidi BBM sampai KTT OKI, dari perubahan iklim sampai parcel mangga.

Leadership lessons dalam buku ini dipilah dalam enam bab yang mencerminkan berbagai kepemimpinan Presiden SBY. Pertama, memimpin dalam krisis. Kedua, memimpin dalam perubahan. Ketiga, memimpin rakyat dalam menghadapi tantangan. Keempat, memimpin dalam membuat keputusan. Kelima, memimpin di pentas dunia. Keenam, memimpin diri sendiri.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menumbuhkan naluri kepemimpinan di kalangan generasi muda dan dapat membantu meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya faktor kepemimpinan dalam pertumbuhan demokrasi Indonesia.

Data buku
Judul: Harus Bisa! Memimpin Ala SBY
Penulis: Dino Patti Djalal
Penerbit: Red & White Publishing
Cetakan: II, 2008

Majalah FIGUR Edisi XXIX/September 2008

Sektor/Komoditas Unggulan Enambelas Daerah di KTI

Hal yang mengemuka setiap kali membicarakan pembangunan Indonesia adalah adanya kesenjangan (disparitas) pembangunan antarkawasan yang sangat mencolok antara kawasan timur dengan kawasan barat.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) direpresentasikan sebagai kawasan yang relatif tidak mengalami kemajuan, tertinggal, miskin, infrastrukturnya tidak memadai, tidak menarik bagi investasi, dan berbagai stigma buruk lainnya.

Sementara kawasan barat dianggap sebagai kawasan yang maju, berkembang, memiliki infrastruktur yang cukup memadai, memiliki daya tarik investasi, serta berbagai keunggulan lainnya. Pandangan dikotomis semacam ini, memang tidak akan terhindari.

Kondisi seperti ini sebenarnya ironis. Sebab, justru di KTI terkandung berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, sumber daya alam yang dimiliki kawasan barat hampir habis dieksploitasi.

Beberapa potensi unggulan yang sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan di KTI antara lain sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata, tenaga kerja serta sektor industri pengolah sumber daya alam. Selain memiliki potensi sumber daya alam, KTI juga memiliki potensi lain berupa luas wilayah dan posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi, regional, nasional, maupun internasional.

Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam mengolah dan mengelola potensi komoditas unggulan yang ada di KTI.

Potensi (sebut saja kekayaan) yang tersimpan di KTI sudah banyak diketahui dan disadari oleh masyarakat setempat maupun nasional, bahkan khalayak dunia. Potensi yang tersimpan itu perlu dieksplorasi dan dieksploitasi sehingga menjadi kekayaan yang nyata dan bermanfaat bagi pemiliknya.

Apa artinya kekayaan melimpah, jika tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemiliknya. Ironis sekali jika kekayaan yang dimiliki tidak dapat dikelola oleh pemiliknya, karena keterbatasan sumber daya. Yang lebih menyakitkan lagi, jika kekayaan itu malah dimanfaatkan pihak lain (luar KTI maupun asing).

Mengingat perlu dioptimalkannya pengelolaan sumber daya yang ada di KTI, maka diperlukan motor penggerak (prime mover). Motor penggerak tersebut berupa penetapan sektor/komoditas unggulan dari masing-masing daerah di KTI.

Penetapan sektor/komoditas unggulan menjadi sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Sehingga dengan menetapkan sektor/komoditas unggulan yang benar-benar unggul, konsentrasi dan komitmen pemerintah akan terfokus sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan dunia usaha dalam pengembangannya.

Pemilihan sektor/komoditas unggulan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan diakhiri dengan penetapan secara nasional. Sehingga mengakomodasikan proses dari bawah (bottom up) dan kebijakan pusat (top down). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan sektor/komoditas unggulan ini telah melalui sejumlah rangkaian yang menjamin adanya dukungan dari semua pihak.

Buku ini memuat sektor/unggulan enambelas daerah di KTI. Dengan terangkumnya semua sektor/unggulan yang dimiliki masing-masing daerah diharapkan mendorong pengembangan pembangunan di KTI. Buku ini bisa dijadikan referensi untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan tetapi belum bersifat operasional. Untuk itu dibutuhkan tahapan lebih lanjut yaitu berupa penyusunan rencana aksi (action plan) dan rencana bisnisnya (business plan). Dalam penyusunan rencana bisnis peran dan kerja sama dengan dunia usaha mutlak diperlukan. Tanpa itu, lagi-lagi akan mengalami kesulitan.

Data Buku
Judul: Unggulan Kawasan Timur Indonesia
Penyusun: Ikhwanuddin Mawardi, dkk
Penerbit: Sekretariat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI)
Tebal: xix x 494 halaman
Cetakan: I, Maret 2005

Majalah FIGUR Edisi XVII/September 2007

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi

Tidak ada satu pun negara yang berjalan tanpa birokrasi. Birokrasi dikatakan sebagai “mesin rasionalisasi” yang melekat dalam masyarakat moderen. Keberadaannya sangat menunjang jalannya suatu pemerintahan.

Di satu sisi, birokrasi moderen memang sering menimbulkan masalah (a part of problem). Tetapi di sisi lain, birokrasi menjadi institusi moderen yang sulit ditolak keberadaannya. Dengan kata lain, meskipun sulit mempertahankan sosok birokrasi seperti itu di jaman sekarang ini, namun jauh lebih sulit lagi meninggalkan masyarakat modern tanpa birokrasi. Gerald Caiden dalam Administrative Reform Comes of Age, Public Administration Vol. 70, No. 2 (Spring) Tahun 1992 secara tegas menyatakan, birokrasi publik harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Dalam kerangka birokrasi publik, dibutuhkan suatu pendekatan strategi besar dalam administrasi publik, yakni pendekatan yang mencerminkan Lompatan Peningkatan Kualitas dan Kekenyalan Aparatur Negara secara terus menerus.(Hal. 17)

Secara konseptual, kualitas tinggi dan kekenyalan terus menerus dalam mengurus organisasi dan tata kerja pemerintahan yang baik terkait dengan sikap profesionalisme dan responsivitas aparatur terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.(Hal. 19)

Untuk mencapai lompatan peningkatan kualitas dan kekenyalan aparatur negara dibutuhkan indikator kinerja yang lengkap dan memadai sekaligus untuk memperkuat paradigma budaya kerja sebagai touch of achievement. Indikator kinerja yang dikenal dengan good governance ini (Bappenas 2002: 2-5), pada dasarnya sejalan dengan tujuan anggenda utama reformasi birokrasi nasional. Bappenas menawarkan hasil kajian ilmiah yang representatif mengenai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, yang meliputi 14 kaidah: (1) visioner; (2) transparan; (3) responsif; (4) akuntabel; (5) profesionalitas; (6) efisien dan efektif; (7) desentralisasi; (8) demokratis dan berorientasi pada konsensus; (9) partisipatif; (10) kemitraan; (11) supremasi hukum; (12) pengurangan kesenjangan; (13) komitmen pada pasar; dan (14) komitmen pada lingkungan hidup.(Hal. 20)

Good governance adalah paradigma manajemen pembangunan yang menempatkan masyarakat dan swasta sebagai pemeran strategis dalam governance (mengatur-mengurus-menguasai-pemerintah) atau governance dalam terminologi yang bermakna sama bagi pemerintah, the exercise of political powers to manage a nation’s affairs (World Bank). Ada partnership antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk membangun. Unsur-unsur utama good governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan seperti adanya partisipasi publik untuk mendapatkan informasi dan mengkritisi penegakan aturan hukum dengan jaminan fairness, kompetisi, dan hak-hak asasi (Tjakromijojo 2000: 27). Sementara Bappenas juga menyimpulkan prinsip-prinsip utama good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Kesemuanya merupakan cermin utama dari peran administrasi publik.

Karena selama ini penyelenggaraan pemerintahan negara belum sepenuhnya menunjang terwujudnya good governance, maka birokrasi perlu direformasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia aparatur harus diberi ruang membangun kompetensi dan profesionalitasnya. Untuk mencapai kualifikasi kapasitas yang sama-sama kita butuhkan, maka pegawai negeri sipil (PNS) sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan sebagai penentu utamanya harus netral dari segala pengaruh kepentingan apa pun demi pencapaian tujuan, tidak saja profesional dalam pembangunan citra pelayanan publik, tetapi juga sebagai perekat pemersatu bangsa.

Data buku:
Judul: Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara
Penulis: Feisal Tamin
Penerbit: Belantika
Cetakan: II, Juli 2004

Majalah FIGUR Edisi XVIII/Oktober 2007

Album Pemikiran Sang “Pendekar Hukum”

“Cahaya di tengah gelap gulitanya penegakan hukum itu telah padam”

Begitulah tamsil yang mengiringi kepergian Jaksa Agung Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. untuk selama-lamanya. Kepergian Lopa adalah duka bagi negeri ini. Kehilangan “Sang Pendekar Keadilan” sangat terasa sekali sengatannya. Tetapi, kita tidak dapat menahan kepergiannya. Pada saat hukum terpuruk, berpulangnya Lopa adalah kehilangan yang (hampir) menyingkirkan sebagian diri dari harapan yang kemarin masih agak menyala.

Semasa hidupnya, Lopa dikenal sebagai “pendekar” hukum. Pribadinya dikenal bersih, sehingga ketika diangkat sebagai Jaksa Agung pada 1 Juni 2001 menggantikan Marzuki Darusman banyak pihak yang menggantungkan harapan akan terwujudnya penegakan hukum di negeri ini. Namun, belum banyak korban pelanggar hukum (terutama para koruptor) yang ditebas oleh “pedang keadilan”nya, Tuhan berkehendak lain. Pada 3 Juli 2001 berita duka cita datang dari Arab Saudi. Kepergian Lopa sungguh penuh rahmat. Ia meninggal usai melakukan ibadah umroh.

Meskipun belum jauh melangkah sebagai Jaksa Agung (kurang lebih satu bulan), namun Lopa langsung membuat terobosan konkret mengenai betapa pentingnya persoalan “hukum sebagai perilaku”. Kasus korupsi “kelas kakap” yang tadinya di “peti es”kan oleh Jaksa Agung sebelumnya, satu per satu dibukanya. Bahkan yang lebih mencengangkan, ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Meskipun bukan jabatan action, tetapi hanya administratif, namun dia mampu membuat gebrakan luar biasa dengan memindahkan Bob Hasan ke Nusakambangan.

Dalam elogi–pidato pengantar pengebumian─terucap kata, marilah pergulatan dan perjuangan pahlawan penegak hukum itu kita lanjutkan. Gugur satu, tumbuh seribu!

Dan, ketika orang menengok ke kiri dan ke kanan, menolah ke belakang dan menatap ke depan, ternyata kita belum menemukan seribu pengganti yang tumbuh. Haruskah kita berkecil hati? Kehidupan terus berlanjut, betapapun dihadang banyak hambatan, komitmen menegakan hukum harus terus dilanjutkan karena kepergian Lopa meninggalkan warisan. Warisan itu ialah pemikiran-pemikiran tentang penegakan hukum.

Semasa hidupnya, Lopa adalah sosok yang produktif dalam menulis. Selama lebih dari duapuluh tahun terakhir, mulai dari tahun 1980 sampai dengan 2001, salah satu harian nasional mencatat sekitar 70 tulisan Lopa pernah dimuatnya. Setelah melalui pemilihan dan pemilahan secara saksama oleh editor, kumpulan tulisan tersebut dialbumkan dalam buku berjudul Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Buku tersebut terbagi kedalam enam bab. Tulisan-tulisan dalam buku tersebut menunjukan konsistensi Lopa untuk menegakan hukum, terutama yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.

Benar kata Pramoedya Ananta Toer, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Hal itulah yang kini melekat pada Lopa. Meskipun dia telah tiada, namun pemikiran-pemikirannya akan terus abadi memberikan cahaya bagi penegakan hukum di negeri ini.

Data Buku
Judul: Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum.
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Cetakan: I, Agustus 2001
Tebal: xxx+192 hlm

Majalah FIGUR Edisi XX/ Desember 2007

Paradigma Baru Kebijakan Industri Nasional

Industrialisasi dipandang sebagai strategi sekaligus obat bagi banyak negara. Sebagai strategi, industrialisasi dianggap suatu proses linier, yang harus dilalui dengan sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan dalam transformasi struktur ekonomi di banyak negara. Sebagai obat, industrialisasi dipandang ampuh dalam mengatasi masalah keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

Buku ini mencoba membedah industrialisasi dalam perspektif “ekonomi Industri”. Sekaligus memotret bagaimana dinamika perkembangan industri Indonesia sejak era Presiden Sukarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Ekonomi industri pada hakikatnya merupakan disiplin ekonomika organisasi industri (industrial organization economics). Pendekatan populer dalam ilmu ini adalah berusaha menjelaskan organisasi dengan melihat hubungan antara struktur industri, perilaku organisasi, dan kinerja organisasi, atau dikenal dengan paradigma struktur, perilaku, kinerja (Strukture Conduct, Performance/SCP). Prinsip SCP menjelaskan bagaimana perusahaan berperilaku (conduct) dalam menghadapi struktur pasar tertentu dalam suatu industri. Dari perilaku tersebut akan tercipta suatu kinerja (performance) tertentu dimana perbedaan struktur dan perilaku akan mempengaruhi kinerja yang tercermin dalam harga, efisiensi, dan tingkat inovasi.

Selain SCP, perkebangan kontemporer, banyak yang menyebut ekonomika industri baru (new industrial economics), memasukan perspektif klaster dalam meningkatkan daya saing industri. Pendekatan inilah yang menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan industri nasional pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Visi kebijakan tersebut adalah menjadi negara industri maju baru pada tahun 2020.

Pilihan menggunakan pendekatan klaster adalah keputusan yang tepat. Ciri penting dan utama dari klaster adalah konsentrasi geografis dan spesialisasi sektoral. Dengan kata lain, klaster merujuk pentingnya spesialisasi dalam suatu daerah geografis yang berdekatan. Kebijakan ini menggantikan paradigma lama dimana kebijakan industri nasional sering dihubungkan dengan penentuan target sektor-sektor dan industri tanpa menghiraukan dimana sektor-sektor itu berlokasi dalam sebuah negara.

Dengan perubahan paradigama kebijakan industri nasionan, mampukah Indonesia menjadi negara industri maju? Dalam buku ini berbagai gambaran industri Indonesia akan disajikan, termasuk masalah utama yang dihadapi, pola spasial industri, peranan usaha kecil, fenomena deindustrialisasi, atau bagaimana grand strategy mewujudkan visi negara industri maju.

Dalam komentarnya, Menteri Perindustrian Fahmi Idris menyatakan, dari beberapa buku tentang industrialisasi di Indonesia, buku ini dapat dikatakan merupakan satu-satunya buku yang membahas industri secara komprehensif, mengikuti dimensi ruang dan waktu, serta ditulis dengan metode pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Analisis dan contoh kasus yang disajikan dapat memberikan pencerahan dalam pemecahan masalah, perumusan strategi usaha dan kebijakan. Buku ini dapat memenuhi referensi bagi berbagai pihak yang tertarik dan terkait dengan industrialisasi di Indonesia, baik kalangan akademis, mahasiswa dan dosen, dunia usaha, pelaku industri, birokrat, maupun eksekutif dan legislatif.

Data Buku:
Judul Buku: Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030?
Penulis: Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph. D.
Penerbit: Andi
Cetakan: I, 2007
Tebal: xxxiv + 12 + 458 hlm

Majalah FIGUR Edisi XXI/Januari 2008

Belajar Demokrasi Dari Pilkada DKI Jakarta

Sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, dan sekaligus juga pusat bisnis, Jakarta memiliki dinamika yang luar biasa. Dengan magnet yang begitu kuat, semua orang tumpah ruah di Jakarta.

Heterogenitas itu tentu menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi agar roda pemerintahan dan perekonomian terus berjalan. Bagi aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu sebuah tugas yang luar biasa beratnya. Begitu banyak pemangku kepentingan (stakeholders) mulai dari pejabat pemerintah pusat, pejabat lembaga-lembaga negara, korps diplomatik, hingga masyarakat berbagai kalangan, baik yang tinggal di Jakarta maupun hanya sekadar bekerja di Jakarta menuntut pelayanan dari aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tuntutan itu akhirnya bertumpu pada gubernur yang memimpin daerah ini. Meski ada pemimpin nasional yang lebih tinggi, tetapi tanggung jawab pemenuhan tuntutan masyarakat akhirnya harus bisa dilakukan oleh sang kepala daerah.

Itulah yang membuat Pilkada DKI Jakarta memiliki bobot yang lain dibandingkan daerah lain. Semua mata tertuju ke sana karena orang ingin mengetahui siapa yang akan memimpin dan dinilai mampu memenuhi tuntutan yang begitu beragam dan berat tersebut.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 menjadi lebih menarik karena berbeda dengan pemiihan sebelumnya yang tidak dilakukan secara langsung. Sejak pemilihan presiden tahun 2004, Pilkada secara langsung membawa ketegangan tersendiri karena tidak pernah diduga hasilnya.

Jakarta telah memberikan pelajaran berdemokrasi. Pemilihan kepala daerah tak harus diwarnai dengan ketegangan atau ketatnya penjagaan keamanan secara mencolok. Demokrasi adalah milik rakyat. Meskipun pada awalnya ada tudingan manipulatif dalam pendaftaran pemilih, Pilkada Jakarta berakhir sukses. Damai! Bahkan berbeda dengan Pilkada di daerah lain yang ditandai dengan kerusuhan atau konflik. Bahkan, gugatan dari pihak yang kalah pun tidak muncul.

Jakarta telah memberikan contoh. Kekalahan dan kemenangan dalam sebuah proses demokrasi adalah keniscayaan. Kemenangan tak harus diterima dengan sukacita atau bahkan mabuk kemenangan. Sebaliknya kekalahan tak harus dianggap sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Kemenangan adalah sebuah mandat dari rakyat yang harus dipenuhi.

Buku ini merupakan rekaman perjalanan pilkada DKI Jakarta. Isinya mengandung pembelajaran bagaimana menjadi seorang calon pemimpin yang sukses dalam memenangi pertarungan, menghargai kemenangan, dan menerima kekalahan secara damai. Bagi pemilih, belajar dewasa dalam menentukan pilihannya.

Buku setebal 300 halaman ini juga dilengkapi dengan psiko-analisis yang membahas sosok Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar, siapa saja pendukung kedua kubu, pendapat pakar politik tentang pilkada, metode quick count, dan diperkuat dengan grafik serta foto-foto menarik saat kampanye berlangsung.

Buku ini layak dibaca dan bisa menjadi referensi bagi para pemimpin daerah seluruh Indonesia, peneliti sosial politik, politisi, pejabat pengambil keputusan, dosen, mahasiswa, dan siapa saja yang peduli pada pembangunan sistem politik yang sehat.

Data Buku:
Judul: Jakarta Memilih: Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi
Editor: Budiman Tanuredjo
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Cetakan: I, November 2007
Tebal: xvi + 300 hlm.

Majalah FIGUR Edisi XXII/Februari 2008

Potret Partai Politik di Indonesia

Tak ada demokrasi tanpa partai politik. Jadi, tak ada demokrasi yang kuat tanpa partai politik yang kuat.

Begitu pula dalam konteks internasional, partai politik merupakan alat politik yang paling vital bagi masyarakat modern untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan rasa aman dari segala ancaman dan sekaligus dapat dipakai untuk dapat membuka peluang bagi pengembangan dirinya secara maksimal.(Hlm. v)

Partai politik merupakan pintu utama bagi rekrutmen dan seleksi calon-calon pemimpin bangsa baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun lembaga strategis negara lainnya dari sebuah negara demokrasi. Artinya, apabila penyaring pemimpin bangsa yang bernama partai politik ini tidak berfungsi dengan baik, maka secara otomatis hasil saringannya yaitu para pemimpin bangsa juga tidak akan maksimal. Sedangkan tanpa pemimpin bangsa yang kuat, maka tidak akan ada negara yang kuat, yang pada akhirnya tidak mampu memberikan perlindungan dan rasa aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Hlm. v)

Melihat arti penting partai politik dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, telah menjadi motivasi yang sangat besar bagi penulis buku ini, Sabastian Salang. Pada awalnya, tuntutan Forum Politisi sebagai penerbit buku ini, hanyalah perbaikan kecil dari hasil studinya tentang partai politik yang dilakukannya pada tahun 2005, “Assessment Kelengkapan Struktur dan Mekanisme Partai Politik”. Namun, permintaan itu justru dijawab dengan melengkapi, mengaktualisasi dan bahkan menulis ulang hasil studinya. Alasannya karena referensi tentang partai politik yang berbasis pada kajian langsung di lapangan masih minim. Oleh karena itu, kita dengan segala daya dan upaya harus memperbanyak referensi ini.(Hlm. v)

Buku setebal 161 halaman ini memuat kajian mengenai partai politik yang terurai kedalam empat bagian. Bagian pertama, menjelaskan tentang definisi, fungsi dan perkembangan partai politik. Bagian kedua, menguraikan tentang partai politik dalam lintasan sejarah atau partai politik dari masa ke masa. Mulai dari masa pra dan paska kemerdekaan, orde baru, reformasi, dan dibubuhkan tentang pelajaran penting dari perjalanan partai politik itu. Bagian ketiga, mengulas tentang assessmen partai politik, yang merupakan ruh dari buku ini. Bagian keempat, membedah tentang sistem kepartaian di Indonesia.

Buku ini semakin kaya karena dilengkapi dengan assessmen terhadap Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Buku ini sangat cocok dijadikan referensi baik bagi para politisi, birokrat, akademisi, mahasiswa, bahkan masyarakat umum yang menaruh perhatian terhadap perkembangan perpolitikan di tanah air. Oleh karena itu, agar buku berharga ini dapat sampai kepada khalayak ramai, disarankan agar beredar di toko-toko buku sehingga mudah ditemukan.

Data Buku:
Judul: Potret Partai Politik di Indonesia, assessmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian.
Penyusun: Sabastian Salang
Penerbit: Forum Politisi
Cetakan: I, Oktober 2007
Tebal: xii + 116 Halaman

Majalah FIGUR Edisi XXIII/Maret 2008

Manifesto Pendidikan Nasional: Sebuah Perubahan Konsep Pendidikan

Perubahan besar dalam pemikiran manusia dalam era globalisasi sekarang ini membawa dampak bagi pendidikan nasional di Indonesia.

Tidak bisa dunia pendidikan sepenuhnya anti-globalisasi, tetapi di sisi lain juga jangan sampai terhanyut oleh perubahan global dalam arus globalisasi tersebut. Untuk mengimbangi laju globalisasi, perubahan pendidikan menjadi penting. Menanggapi hal itu, Prof. H.A.R. Tilaar yang telah malang melintang dalam dunia pendidikan menawarkan konsep Manifesto Pendidikan Nasional.

Manifesto dalam kosa kata bahasa Indonesia memiliki konotasi negatif karena dianggap memiliki muatan politik. manifesto biasanya dihubungkan dengan faham komunisme dalam pengertian manifesto komunis yang dideklarasikan pada tahun 1848 oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Namun, sebenarnya kata manifesto memiliki makna yang netral.

Apakah yang dimaksud dengan manifesto pendidikan dalam buku ini? secara harfiah manifesto adalah suatu deklarasi. Sedangkan maksud dari manifesto pendidikan nasional dalam buku ini bukanlah sekadar menyampaikan kenyataan sebagaimana adanya tetapi suatu konsep perubahan pendidikan nasional yang bertujuan membangun masyarakat dan bansga Indonesia yang bersatu, aman, adil dan sejahtera yaitu masyarakat Pancasila.

Sesuai dengan sifatnya yang tuntas dan terintegrasi, manifesto pendidikan meliputi lima bidang utama: pertama, hakikat pendidikan memiliki dua marka (rambu-rambu jalan) yaitu anak (peserta-didik) yang memanusia dan makna pendidikan. Kedua, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk mendidik memiliki tiga marka yaitu hak dan kewajiban orangtua, hak dan kewajiban masyarakat, serta hak dan kewajiban negara. Ketiga, proses pendidikan mencakup lima marka yaitu guru profesional, proses belar-mengajar, kurikulum, sarana penunjang, dan evaluasi pendidikan. Keempat, ruang mendidikan memiliki enam marka yaitu kebudayaan, hak asasi manusia, lingkungan, agama dan moral, kewargaan, dan gender. Kelima, pedagogik libertarian memiliki empat marka yaitu pendidikan dan ekonomi, pendidikan dan politik, pendidikan dan tenaga kerja, serta pendidikan dan perdamaian dunia.

Selain itu juga, buku ini membahas penjelasan yang gamblang perihal agenda pendidikan tinggi nasional, konfusianisme sebagai etika global, pendidikan agama dalam perspektif studi kultural, hingga wawasan kebangsaan.

Guru, praktisi, dan pengamat pendidikan, serta siapa saja yang tertantang untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional perlu membaca buku yang disusun berdasarkan pengalaman serta kajian penulisan ini ini.

Data Buku:
Judul: Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Dari Perspektif ostmodernisme dan Studi Kultural.
Penulis: H.A.R Tilaar
Penerbit: Kompas
Cetakan: I, 2005
Tebal: xvi + 340 hlm

Majalah FIGUR Edisi XXV/Mei 2008

Reposisi dan Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan

Penjara, bisa jadi satu-satunya tempat di dunia ini yang paling ditakuti. Di dalamnya berkumpul manusia-manusia yang telah melakukan kejahatan.

Karena itu, masyarakat mempersepsikan penjara sebagai sekolah tinggi kejahatan. Predikat itu diberikan ketika penjara (lembaga pemasyarakatan) dirasakan tidak dapat memenuhi harapan mereka. Masyarakat tidak habis pikir, mengapa di penjara (yang dipersepsikan sebagai tempat kerangkeng dengan segala pembatasannya), justru terjadi hal-hal yang di luar perkiraannya.

Persepsi masyarakat yang masih belum memahami hakikat sebuah penjara, mengakibatkan timbul keragu-raguan terhadap efektifitas penjara sebagai pelaksana pidana dengan sisitem pemasyarakatan.

Keraguan terhadap efektifitas pelaksanaan pidana penjara Harry Elmer Barnes sejak lama telah mengemukakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif menjalankan fungsi rehabilitasi narapidana. Menurutnya terdapat kecenderungan terjadi demoralisasi, penghukuman, dan terbentuknya penjahat-penjahat yang lebih ahli. Bahkan Gresham M. Sykes menegaskan bahwa bentuk-bentuk pemidanaan dan pidana penjara khususnya, relatif tidak efektif sebagai upaya penjeraan maupun perbaikan.

Pandangan tentang efektifitas pelaksanaan pidana penjara tersebut nampaknya berhubungan dengan hasil yang secara empiris diukur oleh masyarakat dari intensitas kejadian di Lembaga Pemasyarakatan. Kejadian sensasional seperti kerusuhan seperti kerusuhan, unjuk rasa, peredaran gelap narkoba dan berbagai bentuk konflik di Lembaga Pemasyarakatan akan dipandang masyarakat sebagai bukti buruknya manajemen Lembaga Pemasyarakatan.

Persepsi itu semakin melekat dalam dalam benak masyarakat tatkala media melakukan pemberitaan yang sensasional dan berlebihan. Hal itu bisa di mengerti karena banyak masyarakat yang belum mengerti, bahwa penjara adalah sebuah realitas sosial yang di dalamnya sering terjadi kecenderungan-kecenderungan yang juga terjadi dan ada di dalam masyarakat, termasuk juga kecenderungan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itulah, para ahli menyatakan bahwa penjara adalah miniatur masyarakat.

Buku berjudul Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang ditulis oleh Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., M.Si., berusaha menjelaskan anatomi fenomena dari realitas sosial tersebut. Buku ini mencoba mengkaji pemasyarakatan melalui dua sisi kajian akademik (ilmiah) dan praktis (implementatif).

Reposisi pemasyarakatan merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diakibatkan karena adanya pemahaman yang kurang tepat. Dimana selama ini, pemasyarakatan dipersepsikan sebagai bagian akhir dari peradilan pidana. Padahal posisi pemasyarakatan, dalam kenyataannya sudah bergerak ketika berfungsinya Rutan dan Rubpasan dalam tahap pra-adjudikasi, Bapas dalam tahap adjudikasi, dan Lapas dalam tahap post adjudikasi. Dampak dari itu, maka sistem peradilan pidana belum bekerja berdasarkan kesisteman (adanya keterkaitan satu sama lainnya), sehingga efektivitasnya diragukan. Sedangkan, revitalisasi juga tidak kalah pentingnya karena keberhasilan pemasyarakatan ditentukan oleh daya dukung yang optimal dari petugas yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang dicirikan dengan adanya social control dan social support.

Pada akhirnya, harapan dari penyusunan buku ini agar dapat memberikan informasi yang konprehensif dan berimbang, tidak hanya kepada publik tetapi juga kepada kalangan internal, terutama petugas pemasyarakatan.

Data Buku
Judul: Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Penulis: Drs. Didin Sudirman, Bc. IP., M.Si.
Penerbit: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Cetakan: I, Juni 2007
Tebal: xxii + 414 hlm.

Majalah FIGUR Edisi XXVI/Juni 2008

Blok Cepu: Asing yang Menikmati

Penandatanganan Join Operating Agreement (JOA) Blok Cepu pada 15 Maret 2006 telah memicu gelombang penolakan sangat besar dari berbagai elemen masyarakat.

Kalangan pendukung JOA kalang kabut membela diri. Pemerintah sendiri berulang kali menyatakan kesepakatan Blok Cepu fair dan menguntungkan kedua belah pihak. Mereka menegaskan Negara memperoleh hasil maksimal dari kontrak tersebut. Mereka menyuding para penolak JOA tidak memiliki landasan argument yang kuat dan bahkan berwawasan nasionalisme sempit.

Sedangkan para penolak penunjukan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu sungguh-sungguh menemukan bukti-bukti dan alasan kuat untuk sampai pada kesimpulan menolak kesepakatan tersebut. Kerugian yang akan dialami negara akibat kesepakatan ini, baik materil maupun non materil, terpampang begitu terang benderang. Sangat sulit untuk diterima ketika Indonesia sedang didera krisis energi, terutama bahan baker minya (BBM)─yang dijadikan alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM─justru membagi cadangan minyak dan gas yang amat besar kepada pihak asing. Padahal, Blok Cepu yang mengandung minyak potensial hingga 2,6 miliar barel dan gas 14 triliun kaki kubik bisa dikelola sendiri oleh Pertamina. Tidak ada kontrak yang dilanggar jika Blok Cepu dikelola oleh Pertamina.

Secara garis besar, alasan penolakan tersebut mencakup lima hal. Pertama, terjadinya banyak pelanggaran hukum dan indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penunjukan pengelola Blok Cepu, mulai dari diberikannya kontrak kepada Humpus Patragas, pengalihan kontrak kepada ExxonMobil, hingga perundingan yang dilakukan untuk menghasilkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dan JOA. Kedua, ExxonMobil telah melakukan berbagai manipulasi untuk menguasai Blok Cepu. Ketiga, sikap dan peran pemerintah yang tidak proporsional dalam menangani proses negosiasi Blok Cepu. Keempat, nilai strategis jika posisi operator dipegang oleh Pertamina. Kelima, kemampuan yang dimiliki Pertamina sendiri dalam mengelola Blok Cepu.

Buku ini bermaksud memberi penjelasan kepada masyarakat luas mengenai apa sesungguhnya yang terjadi dalam sengketa pengelolaan Blok Cepu. Mulai dari sejarah penemuannya, potensi yang dikandungnya, proses negoisasi yang terjadi, tekanan kepentingan politik yang mengelilinginya, hingga indikasi pelanggaran hukum yang terdapat di dalamnya, diuraikan panjang lebar dalam buku ini.

Guna memperkuat fakta dan argumentasi, buku ini juga dilengkapi dengan tulisan-tulisan para pakar dan tokoh yang dikenal kritis terhadap penyimpangan dan selama ini terlibat dalam aksi penolakan JOA Blok Cepu. Mereka diantaranya Marwan Batubara, R.P Koesoemadinata, Kwik Kian Gie, Fadhil Hasan, Hendri Saparini, Dirgo D. Purbo, Warsito, dan Pandji Hadinoto. Para pakar ini tentu saja memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tidak diragukan. Pandangan mereka tentu akan memberikan perspektif tersendiri bagi kita untuk lebih memahami persoalan Blok Cepu secara utuh dan menyeluruh.

Data Buku
Judul Buku: Tragedi dan Ironi Blok Cepu: nasionalisme yang Tergadai
Penulis : Marwan Batubara, dkk.
Penerbit: Bening Citra Publisher, Jakarta
Cetakan : I, 2006
Tebal : viii + 288

Majalah FIGUR Edisi XXVII/Juni 2008

Mengawal Legislasi Aceh

Fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah legislasi atau membuat undang-undang (UU). Setiap UU merupakan aspirasi yang datang dari masyarakat.

Sehingga, pembuatannya harus benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Mengingat itu adalah amanat, maka dibutuhkan kejernihan dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat tersebut. Karena tidak sedikit produk UU yang sudah disahkan, kembali diajukan pengujian ulang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi karena melanggar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

Karena itu, anggota DPR yang ditunjuk menjadi ketua pansus sebuah RUU mengemban tugas yang berat. Tidak semua anggota DPR memiliki kesempatan memimpin penyusunan RUU. Yang terpilih tentu saja anggota yang dinilai layak dan memiliki kemampuan untuk itu. Adalah Ferry Mursyidan Baldan, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang terpilih pada pemilu legislatif tahun 2004, memiliki kesempatan beberapa kali menjadi ketua pansus RUU. Salah satunya yang paling berkesan bagi dirinya adalah RUU Pemerintaan Aceh (RUU PA).

Dalam rapat pleno Fraksi Partai Golkar DPR RI, secara aklamasi menetapkan Ferry sebagai Ketua Pansus RUU PA. Penetapan itu direstui Ketua Umum Partai Golkar dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyatakan tepat memilih Ferry karena selain berpengalaman dalam memimpin Pansus RUU bidang politik dan pemerintahan, ia juga memiliki darah Aceh, karena kedua orangtuanya berasal dari Aceh Selatan.

Tentu saja Ferry memiliki ikatan emosional dengan RUU PA yang sedang dibahas. Ikatan emosional diperlukan karena rapat Pansus tersebut pasti berlangsung seru, menyertakan kelompok-kelompok masyarakat Aceh. Sebagai orang Aceh, Ferry pasti mafhum bagaimana berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan mereka.

Ternyata benar, rapat-rapat Panja berlangsung intensif dan dinamis. Seperti dapat dibaca dalam buku ini, misalnya ada perdebatan panjang soal judul, partai politik lokal, calon independen, pengelolaan sumber daya alam, hingga penjaringan aspirasi langsung ke daerah Aceh. Setelah dibentuk pada 14 Februari 2006, dalam waktu kurang dari 5 bulan Pansus berhasil menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 11 Juli 2006, RUU tersebut disetujui oleh DPR, dan tanggal 1 Agustus 2006 diundangkan menjadi Nomor 11 Tahun 2006. “Saya percaya, efektifitas kerja Pansus tentu tidak terlepas dari kerja keras dan gaya kepemimpinan Ferry,” puji Jusuf Kalla dalam kata pengantarnya. (hlm. xiv).

Sebagai Ketua Pansus, Ferry juga terbilang unik. Atas dorongan dan bantuan editor buku ini, Ferry pun mengalbumkan pengalamannya selama memimpin Pansus. Dalam buku mungil berjudul Pondasi Menuju Perdamaian Abadi ini dapat diketahui dinamika selama Pansus bekerja. Kehadiran buku ini patut diapresiasi dan ditiru oleh anggota dewan yang juga sempat memimpin sebuah Pansus.

Data Buku:
Judul : Pondasi Menuju Perdamaian Abadi, Catatan Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh.
Penulis : Ferry Mursyidan Baldan
Editor : Suradi, SS, dkk.
Penerbit: Suara Bebas
Cetakan : I, Juli 2007

PKS dan Kekuasaan

Mengikuti perkembangan partai politik (Parpol) di tanah air, nampaknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai baru yang begitu “agresif” dalam mengejar kekuasaan.

Dalam menghadapi setiap pesta rakyat (pemilu dan pilkada), PKS selalu lebih dulu melangkah, sehingga persiapannya bisa dikatakan matang, terencana, dan kreatif. Contohnya, untuk merebut suara pada Pemilu 2004, DPP PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004.

Hasilnya, menurut Hasanudin, Dosen Universitas Tanjungpura Pontianak dan visiting researcher di Kumamoto University, Japan, meskipun Partai Golkar adalah peraih suara terbanyak pada pemilu legislatif 2004. Namun ada cukup banyak alasan untuk menyatakan bahwa pemenang sesungguhnya dari pemilu ini adalah PKS. Bersama Partai Demokrat (PD) PKS adalah wajah baru di antara partai-partai yang mampu menembus electoral threshold. Meski perolehan suaranya masih di bawah PD, pencapaian PKS ini jelas lebih baik mutunya dalam konteks demokrasi substansial. Ini karena perolehan suara PD utamanya disebabkan oleh kekuatan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedangkan platform dan program partai itu maupun visi tokoh-tokohnya sama sekali kabur. PKS di sini lain tidak memiliki tokoh sentral, tapi lebih mengandalkan kejelasan platform dan program dalam mendulang suara pemilih.

PKS dan Kekuasaan
Ketika Kota Serang terbentuk, pada 25 Oktober 2007, Ahmad Zubaidi, Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengumumkan bahwa dari tiga nama yang diusulkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menetapkan Asisten Daerah I Pemerintah Provinsi Banten Asmudji HW sebagai Penjabat Walikota Serang. Pelantikan Asmudji dilaksanakan pada 2 November 2007.

Pada saat pelantikan belum dimulai, PKS dan Partai Demokrat sudah ambil posisi untuk meramaikan Pilkada Kota Serang. Saat ini PKS sedang mengusung pasangan Jazuli Juwaini–Airin Rachmy Diani untuk Pemilu Kepadal Daerah Kabupaten Tangerang 2008. Seolah tak mau didahului, menyongsong Pemilu Kepala Daerah Kota Tangerang 2008, pada 2 September 2007 PKS telah menyelenggarakan Pemilihan Internal Raya (Pemira) dan kajian Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM). Nama Bonnie Mufidjar, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang sebagai sosok yang direkomendasikan ke DPW PKS Provinsi Banten untuk berlaga dalam Pilkada Kota Tangerang. Mengapa PKS begitu “dahaga” akan kekuasaan? Simak penuturan kader PKS berikut ini.

Najib Hamas, Fungsionaris DPW PKS Provinsi Banten dalam artikelnya PKS: Antara Idealita dan Realita di salah satu koran lokal menyatakan, PKS tidak pernah menempatkan siapapun sebagai lawan meskipun sejalan dengan adagium “bahwa dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi yang ada hanya kepentingan”. Tentu saja konotasi kepentingan tidak melulu buruk. Partai politik memang untuk merebut kekuasaan namun tentu saja dengan cara yang elegan dan dalam koridor demokrasi. Kemudian bagaimana kekuasaan tersebut dapat didayagunakan untuk melakukan perubahan. Dan kepentingan utama PKS dengan koalisi Jazuli-Airin adalah berkomitmen untuk bersama-sama dengan komponen lain bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Serang terpilih Acep Rofiudin, dengan jelas dan tegas mengungkapkan, optimismenya memenangkan Pemilu Kepala Daerah Kota Serang mendatang, “berkaca dari Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Serang maka bukan mustahil kemenangan Pemilu Kepala Daerah Kota Serang di depan mata”. Untuk mewujudkan ambisinya, Acep mengaku telah membangun jaringan di 49 desa dan 20 kelurahan yang ada di Kota Serang.

Optimisme mendulang kemenangan dalam setiap pertarungan ternyata dikumandangkan mulai dari pucuk pimpinan PKS hingga ke daerah-daerah. Ketika Survey LSI yang memprediksi PKS akan memperoleh suara sebesar 4 persen pada pemilu 2009, ditanggapi dingin oleh Presiden PKS, Tifatul Sembiring. Dalam acara Halal Bihalal DPD PKS Jakarta Selatan yang digelar di Masjid Baitul Hikmah Elnusa Jakarta Selatan (27/10/07), Tifatul menyatakan survei-survei LSI tentang perolehan suara PKS selalu melesat. Sebagai contoh ia menyebutkan bahwa pada pemilu legislatif 2004, LSI memprediksi PKS hanya mampu memperoleh 2 persen suara. Kanyataanya PKS mendulang hampir 7,5 persen suara. Bagitu pula pada Pilkada di DKI Jakarta, LSI memprediksi perolehan suara Adang-Dani yang diusung PKS, tidak akan melebihi 15 persen. Ternyata Adang-Dani meraup lebih dari 42 persen suara.

Untuk menyejukan hati para kader, Pria berdarah Minang ini menginformasikan bahwa survei yang dilakukan oleh kalangan internal, perolehan suara PKS saat ini telah mencapai 15 persen. Jadi, sedikit lagi PKS akan mencapai 20 persen. Untuk mencapai target 20 persen suara nasional pada pemilu 2009, Tifatul meminta seluruh kader PKS untuk memaksimalkan segenap kemampuan guna tercapainya terget tersebut. “Bila kita mau menang, kita harus lebih dulu bergeraknya, harus lebih jauh melangkahnya, lebih dalam cara berpikirnya,” tegas Tifatul, (PKS-Online). Hal itulah yang kini dilakukan kader-kader PKS di daerah-daerah berjibaku dan bahu membahu untuk memenangkan Pemilu Kepadal Daerah.

Begawan ilmu politik (Alm) Prof. Dr. Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (1993: 160) menguraikan bahwa definisi partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mamunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.

Dalam negara demokrasi keberadaan parpol hanyalah tunggangan bagi elit-elit parpol untuk meraih kekuasaan. Fungsi parpol sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, dan rekrutmen politik, serta sebagai pengatur konflik (conflik management) hanyalah media untuk merealisasikannya.

Mungkinkah hasrat kekuasaan dilenyapkan dari tubuh parpol? Nampaknya mustahil. Meminjam istilahnya Syamsudin Harris, Profesor Riset Ilmu Politik LIPI, persoalannya bukanlah meniadakan libido dan syahwat kekuasaan elite partai-partai, melainkan bagaimana mengelola dan menyalurkannya secara benar, etis, dan produktif demi kesejahteraan rakyat. Pertanyaanya, apakah PKS juga sudah tidak ada bedanya dengan partai-partai lain? Jawabannya, apapun label-nya partai politik tetap memiliki satu tujuan yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah “gadis molek” yang selalu mengundang perhatian setiap orang.

Tidak Semua Orang Mampu Menjadi Guru

Guru merupakan panggilan jiwa, mencurahkan hidup dan matinya untuk pendidikan. Prinsip seorang guru adalah komitmen pengabdian untuk mengajar, mendidik, dan membina peserta didik atas dasar idealisme.

Idealisme menuntut pengembangan potensi diri yang peka terhadap perkembangan jaman. Dengan idealisme, maka guru akan selalu berusaha untuk meningkatkan keilmuannya. Sebaliknya, jika guru tidak memiliki idealisme, akan terjadi stagnasi. Guru tidak mau mengembangkan dirinya. Terpaku oleh rutinitas yang jalan di tempat. Sementara dunia luar berkembang pesat, guru tidak bisa mengimbanginya.

Menurut Raden Supardan, yang membuat guru tidak berkembang karena mereka terpasung oleh kurikulum pendidikan. “Guru tidak berani menyimpang atau berkreativitas. Ada perasaan bersalah jika menyimpang. Padahal, dengan KTSP sekarang, para guru diberikan peluang mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan lokalnya,” ujar pendidik di SMA Negeri 1 Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Sebagai sesama pendidik, Raden menghimbau, sudah saatnya guru berubah. Paradigma lama harus ditinggalkan. Guru harus mendobrak stagnasi yang membelenggu dirinya. Caranya dengan berusaha untuk meningkatkan keilmuan. Guru jangan mengulangi kesalahan di masa lalu. Jika metode pembelajaran di tahun lalu dianggap gagal, maka berusahalah untuk mencari metode baru. Guru juga jangan takut “menyimpang”, karena dalam mengajar dibutuhkan kreativitas. Guru tidak boleh membuat jarak (distance) dengan siswa. Siswa harus diposisikan sebagai mitra karena proses belajar dan mengajar merupakan satu kesatuan dan terjadi timbal balik. Guru tidak boleh merasa lebih hebat dari siswa. Karena banyak siswa yang memiliki kecerdasan tinggi. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola siswa tersebut. Untuk dapat mengelola siswa dengan baik, diperlukan pendampingan terhadap siswa. Yang terpenting guru harus bertanggung jawab kepada siswa, bukan kepada Kepala Sekolah. Karena yang dapat menilai baik-buruknya seorang guru adalah siswa.

Raden Supardan merupakan salah satu guru daerah berprestasi. Telah 23 tahun dirinya mengabdi. Selama itu pula, dia berusaha menanamkan idealisme dalam dirinya. Keyakinan akan pentingnya idealisme telah memberikan banyak hal. Baginya, profesi sebagai guru adalah kebanggaan, hidup matinya di situ.

Selain mengajar mata pelajaran Sen Rupa, sejak tahun 2003 secara intensif Raden melakukan pembinaan ekstrakulikuler Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) LOGOS─Corpus Scienticeae Malingpingense. Sifat dari ekstrakulikuler ini berupa pembinaan siswa dalam melakukan penelitian. Di dalamnya ditanamkan budaya ilmiah dan berkreativitas. “Menciptakan budaya ilmiah dalam lingkungan sekolah akan melahirkan anak didik yang percaya diri dengan kemampuan akademik dan non akademik,” jelas Raden.

Pilihan membina siswa melalui KIR, diawali oleh keprihatinannya terhadap kondisi siswa di SMA Negeri 1 Malangping yang dianggap menghadapi kondisi lemah dan rendah. Padahal kalau kita menganggap demikian, berarti guru telah memvonis siswa tidak bisa apa-apa. Yang memprihatinkan menurut Raden, sampai saat ini paradigma sekolah masih terbalik. Sekolah terlalu berorientasi kepada siswa yang tidak baik. Sementara, siswa yang baik dan memiliki potensi dibiarkan jalan sendiri, karena dianggap tidak perlu pendampingan. “Mereka juga harus didampingi, karena merekalah bibit-bibit unggul yang harus diselamatkan,” tandas lelaki kelahiran Pekanbaru 28 Juli 1960 itu.
Melalui pembinaan KIR, Raden berhasil menjaring bibit-bibit unggul daerah. Tercatat sejak tahun 2003, siswa-siswa kampung yang dianggap tidak dapat berbuat apa-apa itu mampu mendulang prestasi dalam setiap perlombaan karya ilmiah, baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Prestasi tersebut membuat SMAN 1 Malingping yang lokasinya 150 kilometer dari ibukota kabupaten selalu mewakili Provinsi Banten dalam Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) Nasional yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut Raden, semua itu akan tercapai jika guru memiliki idealisme. Dengan idealisme, segala keterbatasan tidak akan menjadi kendala. Justru sebaliknya, akan menjadi motivasi untuk berprestasi.

Prestasi yang pernah diraih oleh Raden Supardan
•Pembimbing Pemenang Pertama Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun 2003.
•Pembimbing Pemenang Harapan Kedua Lomba Karya Ilmiah Remaja XXXV LIPI Tingkat Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Tahun 2003.
•Pembimbing Pemenang Kedua LKIR XXXVI LIPI Tingkat Nasional Bidang IPSK Tahun 2004.
•Pebimbing Nominasi Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRNAS) III LIPI Bidang IPSK Tahun 2004 di Kutaikartanegara, Kalimantan Timur.
•Pembimbing Pemenang Harapan Kedua LKIR XXXVII LIPI Tingkat Nasional Bidang IPA Tahun 2005.
•Pembimbing Pemenang Pertama Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRNAS) IV LIPI Bidang IPSK Tahun 2005 Cibodas Bogor.
•Pembimbing Sepuluh Besar Lomba Essay Tentang Anak Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Unicef Tahun 2005 dan 2006.
•Pembimbing Pemenang Pertama Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRNAS) V LIPI Bidang IPA dan IPS Tahun 2006 di Mojokerto, Jawa Timur.

Majalah FIGUR Edisi XXV/Mei 2008

Saya, Pak Raden dan KIR-Logos

Tanpa bermaksud membuat jarak: dekat atau jauh, guru SMA Negeri 1 Malingping yang dirasakan begitu dekat dengan saya adalah Bapak Raden Supardan. Uniknya, Pak Raden tidak pernah sekalipun mengajar dalam kegiatan balajar mengajar. Tetapi, kedekatan itu berkat ekstrakulikuler Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) Logos─selanjutnya ditulis KIR.

Ketika saya duduk di kelas satu, Pak Raden mengundang beberapa orang dari setiap kelas, termasuk saya wakil dari kelas I-6, untuk menghidupkan kembali KIR yang sempat vakum. Kegiatan KIR pun sempat berjalan, meski tersendat-sendat.

Menginjak kelas dua, dilakukan pergantian kepengurusan KIR. Pemilihan langsung intenal menobatkan saya sebagai Ketua KIR periode 2003-2004. Dari sinilah awal terjalinnya kedekatan.

Dari KIR, saya mendapatkan sisi lain dari rutinitas belajar. KIR berkontribusi besar dalam pencarian dan penggalian potensi diri. Ketika KBM malah menghadirkan kejenuhan, KIR memberikan solusi, memberikan ruang untuk berekspresi dan berprestasi. KIR, dengan segala keterbatasannya mampu membangun kultur ilmiah di sekolah. KIR telah mendorong siswa yang tergabung di dalamnya untuk berpikir dan menulis: To be a Thinker and Writer─semoga berkenan dijadikan slogan. Mengapa harus berpikir dan menulis? Sepengetahuan saya, para ilmuawan besar yang pernah terlahir di dunia ini, melakukan dua akitivitas itu.

Namun, yakinlah kedua aktivitas itu tidak akan pernah berjalan tanpa orang yang mau dan mampu untuk memotivasi para siswa agar mau melakukannya. Dan, orang yang dengan tulus mengabdikan hidupnya untuk itu adalah Pak Raden. Saya terharu sekaligus lucu, ketika ia berkata, “KIR-Logos adalah istri kedua saya”.

Demi sebuah pengabdian, memang dibutuhkan pengorbanan. Pak Raden telah melakukannya. Hari-harinya, selain dicurahkan untuk mengajar normal dalam KBM, juga membimbing KIR. Demi kemajuan anak bimbingannya, pak Raden tulus menyertai penelitian lapangan, memberikan pengarahan pada setiap hasil penelitian, menyokong penulisan dan mengoreksinya. Kadang, saya sering mendengar keluhannya─Pak Raden juga manusia─karena membludaknya semangat anak-anak KIR. Ia kewalahan dan kelelahan menyertai dan mengoreksi setiap tulisan. Namun, dibalik kelelahannya, ada senyum bangga melihat anak-anak KIR bersemangat, pertanda KIR berjalan dengan baik dan menunjukan kemajuan.

Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman bersamanya. Pada tahun 2003, saya mewakili SMA mengikuti Semiloka Karya Ilmiah Remaja Tingkat Provinsi Banten. Sebagai duta sekolah, sebenarnya saya berharap perwakilan sekolah menyertai saya. Namun, tidak ada. Pak Raden yang diharapkan menyertai, juga tidak bisa karena sedang mengikuti acara di luar kota. Untung, saya punya ayah yang luar biasa. Ia mengantarkan dan setelah satu minggu di karantina, dengan piala juara di tangan, ayah saya yang kembali menjemput. Kejadian itu kembali terulang, ketika saya menjadi finalis Lomba Karya Tulis Budaya Padi pada tahun 2004. Kedepan, semoga sekolah lebih apresiatif lagi terhadap siswa-siswanya yang berprestasi, karena mereka juga telah mengangkat nama sekolah.

Meskipun demikian, ketika saya penelitian tentang sejarah romusa di Banten Selatan untuk LKIR tahun 2004, Pak Raden menyertai penelitian lapangan, studi referensi ke Asip Nasional Republik Indonesia (ANRI), LIPI, Universitas Indonesia, dan Kedutaan Besar Kerajaan Jepang, sampai mendampingi pada presentasi finalis di LIPI. Kebersamaan tersebut telah mengantarkan kami ke Istana Presiden pada Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Sunggu sebuah pengalaman hidup yang tak akan terlupakan dan akan terus menjadi nostalgia.

Satu hal yang paling berpengaruh dalam hidup saya adalah ketika Pak Raden meyakinkan saya bahwa “menulis itu mudah”. Kata-kata itu sederhana tapi bermakna. Keyakinan itu coba saya amalkan dengan istiqomah. Dan alhamdulillah, hingga saat ini, saya dapat struggle karena menulis. Sejak 11 September 2006, saya menjadi wartawan di Majalah FIGUR─Menilai Karena Ketauladanan. Bahkan, telah dua buah judul buku saya telorkan, Romusa: Sejarah Yang Terlupakan (Maret, 2008) dan Kontroversi Sang Kolaborator (Juni 2008), keduanya diterbitkan oleh Penerbit OMBAK, Yogyakarta.

Karena jalan hidup saya adalah menulis, pada Mei 2008, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, saya mengusulkan dalam Sidang Redaksi, agar mengangkat profil Pak Raden sebagai guru daerah yang berhasil mengembangkan budaya berpikir dan menulis di kalangan siswa SMA. Rapat Redaksi pun menyetujuinya. Untuk pertama kalinya, Pak Raden terpublikasi secara nasional. Di akhir tulisan ini, saya sampaikan, “Pak, baru tulisan ini yang bisa saya persembahkan. Semoga! bapak berhasil mencetak generasi-generasi baru yang handal dalam menulis. Pengabdian bapak tidak ternilai oleh apa pun.”

(Tokoh) Agama dan HIV/AIDS

Hari Selasa (27/11/07) saya mendapat berita dari kampung halaman bahwa AB (nama samaran) telah meninggal dunia .

AB adalah tetangga sekampung saya yang tinggal di Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Menurut berita yang beredar di masyarakat sekitar, AB meninggal karena penyakit (maaf) kotor atau HIV AIDS.

Saya sempat kaget mendengar berita itu. Mungkin sepanjang sejarah berdirinya desa itu, baru kali ini ditemukan warganya yang meninggal akibat penyakit yang mematikan itu. Selain kaget, saya juga prihatin akan penyebaran HIV AIDS di Provinsi Banten yang kini telah menyerbu hingga ke desa-desa.

Berita terbaru yang dirilis Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi Banten menunjukan sedikitnya 49.900 penduduk Provinsi Banten diduga mengidap HIV/AIDS. Bahkan, saat ini terdapat enam anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang lahir dari ibu positif AIDS. Satu balita di antaranya sudah dinyatakan positif tertular HIV/AIDS, sedangkan sisanya masih belum diperiksa.

Selama tahun 2007 pihak KPAD telah memeriksa 1.080 warga di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kota Cilegon. Hasilnya, 119 warga di antaranya positif mengidap HIV/AIDS. Sementara di Kabupaten dan Kota Tangerang, jumlah warga yang teridentifikasi positif mengidap HIV/AIDS sebanyak 380 jiwa.

Itu baru yang berhasil diidentifikasi di Klinik Teratai RSUD Serang dan klinik di dua rumah sakit di Tangerang. KPAD menduga, jumlah riil pengidap HIV/AIDS di empat kabupaten/kota mencapai 11.900 orang, atau 100 kali lipat dari angka identifikasi. Begitu pula di Tangerang, angka sebenarnya bisa mencapai 38.000 orang. Dengan demikian, total pengidap HIV/AIDS di Banten bisa mencapai 49.900 orang.
Jumlah tersebut enam kali lipat lebih banyak daripada angka estimasi nasional untuk Provinsi Banten, yakni 8.664 orang. Angka estimasi itu menempatkan Banten dalam posisi ke-8 terbanyak pengidap HIV/AIDS se-Indonesia.

Secara nasional, pada 2010 penderita HIV/AIDS diperkirakan berjumlah 400 ribu orang atau naik 5.800 persen dibandingkan jumlah penderita HIV/AIDS pada September 2006 dan pada 2020 bila tidak ada penanggulangan serius jumlah penderitanya akan naik mencapai 1,9 juta orang.

Melihat data itu apa yang ada di benak kita? Apa yang sesungguhnya terjadi dengan generasi kita? Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang erat nilai-nilai agama dan budaya.

Relasi antara meningkatnya penderita HIV/AIDS dengan negara-negara muslim memang sedang menjadi bahan perbincangan. Negara-negara muslim, seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam selama ini dianggap terlindung─paling tidak jumlahnya minimal─dari pengidap HIV/AIDS karena terkait dengan norma-norma agama dan budaya. Namun, justru sebaliknya sedang menghadapi ancaman yang terus meningkat. Salah satu contohnya adalah Provinsi Banten yang dikenal diseantero negeri sebagai lumbungnya para tokoh agama Islam (ulama). Namun, kondisi terkini pengidap HIV/AIDS begitu mengerikan. Tentunya ini menunjukan sejauh mana tingkat kepedulian para tokoh agama terhadap penyakit pembunuh ini.

Ada beberapa alasan yang menyertainya. Pertama, para tokoh agama memandang seksualitas sebagai masalah pribadi sehingga merupakan topik yang tabu untuk didiskusikan. Dalam pengajian-pengajian pun biasanya yang diutarakan hanya tuntunan berhubungan seksual, lebih spesifik lagi hubungan suami-istri. Mereka kurang menyentuh para remaja yang secara biologis telah matang dan rentan akan hubungan seksual di luar nikah. Kalaupun diberikah pemahaman hanya sebatas perbuatan tersebut adalah “haram” atau “dosa” dan ganjarannya adalah neraka. Seolah tidak ada ampun lagi baginya dia khirat kelak. Sementara dampak negatif yang akan diderita di dunia jarang (atau mungkin saja tidak) disosialisasikan.

Kedua, bagi mereka yang telah terkontaminasi virus HIV/AIDS biasanya langsung mendapatkan stigma negatif yang melekat hingga akhir hayat. Secara sosial dia dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Dampaknya dia semakin mengurung diri dan kehilangan semangat hidup. Dua hal ini menjadi pemicu peran para tokoh agama (dan masyarakat) mandul.

Karena itulah, peran para tokoh agama─tanpa mereduksi peran semua orang di negeri ini─tentunya lebih menonjol di bidang preventif, akhlak, moral, dan etika dari generasi muda kita.

Persoalan bangsa yang sedang dihadapi saat ini adalah kemiskinan. Bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin spiritual. Para tokoh agamalah keran spritual itu.
1 Desember 2007 adalah Hari AIDS Sedunia. Pada hari yang sama, dunia berada dalam satu kesadaran bahwa kita harus bersama-sama menghadapi penyakit HIV/AIDS. Caranya dengan berpijak kepada nilai dan norma agamadan budaya.

Kepada AB, saya sebagai tetangga kampung dan adik sepermainan─ketika kanak-kanak saya sering bermain lori-liri dengannya─hanya bisa berdoa semoga engkau mendapatkan pengampunan dan diterima disisi-Nya. Amin!

Harian Radar Banten, 4 Desember 2007