Rabu, 13 Agustus 2008

Pengadilan Tipikor Mati Suri

Korupsi telah menjadi gurita, menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Bahkan korupsi seperti ritual ibadah, dilakukan secara berjamaah. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diambil langkah cepat karena kalau tidak kemiskinan semakin sempurna akan melanda bangsa ini.

Pada tahun 2003, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30Tahun 2002. Dalam perjalanannya, ternyata KPK saja terasa kurang cukup mengingat korupsi terus membabibuta. Akhirnya, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2005 dibentuklah Tim Koordinasi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) beranggotakan 48 orang dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya unsur Kepolisian dan auditor dari BPKP, Timtas Tipikor yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji, praktis memiliki kelengkapan yang memadai untuk memberantas korupsi. Timtas Tipikor berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selain itu, setiap tiga bulan Ketua Timtas Tipikor harus memberikan laporan perkembangan kerjanya kepada Presiden.

Timtas Tipikor, merupakan wujud dari komitmen dan pemenuhan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi. Selain itu, rendahnya kepercayaan Presiden terhadap kinerja Kapolri dan Jaksa Agung yang tidak menunjukan kemajuan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi, menjadi alasan yang mendorong pembentukan tim pemburu korputor ini.

Setelah terbentuk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mematok target 21 kasus korupsi. Sebanyak 10 kasus di antaranya ditargetkan masuk ke pengadilan selama tahun 2005, selebihnya diselesaikan selama tahun 2006. Diantaranya kasus big fish atau kasus korupsi besar masa pemerintahan Megawati, seperti kasus korupsi dana abadi umat (DAU) dengan tersangka mantan Menteri Agama Said Agil Husin Almunawar, Dirjen Bimbingan Islam dan Penyelenggara Haji Taufik Kamil. Selain itu, kasus korupsi dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Jamsostek Achmad Djunaidi dan mantan Direktur Investasi Jamsostek Andi R. Alamsyah.

Terbukti kemudian, setelah Timtas Tipikor terbentuk, ada perubahan kinerja yang cukup signifikan. Sejumlah tersangka kasus korupsi langsung ditahan, diantaranya adalah jajaran direksi bank dan mantan Menteri Agama Said Agil Husin Almunawar. Selain itu, dengan sumber daya yang sebetulnya juga relatif terbatas, Timtas Tipikor ternyata mampu melakukan penyidikan secara serempak dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.

Dalam perjalanannya, Timtas Tipikor bukan tanpa hambatan. Mulai dari persoalan independensinya terhadap intervensi politik dan konflik kepentingan di kalangan eksekutif, karena ditugasi menyidik kasus-kasus yang ditunjuk oleh Presiden. Sampai persoalan yang menyedot perhatian yaitu landasan hukum pembentukannya, yang hanya didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres). Pertanyaan itu disampaikan Komisi III DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Timtas Tipikor dan KPK. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Timtas Tipikor Hendarman Supandji dan wakil ketua Brigjen Indarto, dan Ketua KPK Taufiqurachman Ruki.

Pertanyaan Komisi III DPR RI dijawab dengan dibuatnya landasan hukum pembentukan Pengadilan Tipikor yaitu Pasal 53 yang dicantelkan pada UU KPK, berbunyi: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Ternyata, landasan hukum ini juga bermasalah. Ketika landasan hukum Pengadilan Tipikor dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan juditial review melalui perkara No. 012-016-019/2006 tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap terdapat dualisme lembaga Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 53 UU KPK yang mengamanatkan tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Tetapi sayangnya, pemikiran strategis ini tereliminasi oleh anak kalimat dari Pasal 53 UU KPK tersebut yang menyatakan …yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga hal itu dapat diartikan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit hanya memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari KPK. Hal inilah yang menimbulkan anggapan terdapat dualisme lembaga Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan mengesankan bahwa seolah-olah Pengadilan Tipikor adalah bagian dari KPK,” kata Taufiqurachman Ruki.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pengadilan Tipikor menjadi inkonstitusional. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pengadilan Tipikor masih boleh berjalan paling lama tiga tahun sampai dibentuknya UU tersendiri tentang Pengadilan Tipikor. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap kontradiktif dan semakin mengacaukan hukum dan peradilan di Indonesia, bahkan sudah keluar dari logika hukum dan telah merusak citra Mahkamah Konstitusi sendiri.

Dengan tegas Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Muladi menganggap putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batas waktu tiga tahun adalah wujud inkonsistensi Mahkamah Konstitusi. “Saya menentang pemberlakuan masa transisi tiga tahun kepada Pengadilan Tipikor yang telah dinyatakan inkonstitusional. Karena sesuatu yang telah dinyatakan inkonstitusional, tetapi dibiarkan berjalan tiga tahun kedepan berarti menghalalkan sesuatu yang inkonstitusional.”

“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut, harus dicari cara yang cepat. Kalau pemerintah dan DPR tidak dapat berbuat banyak karena harus menunggu UU Pengadilan Tipikor yang baru maka dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) dengan menafsirkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi adalah hal ihwal kegentingan yang mendesak. Tetapi, kalau DPR dan Pemerintah bisa cepat membuat UU Tipikor baru yang komprehensif dan tidak diskriminatif, itu lebih baik dan tidak diperlukan Perpu,” saran Muladi.

Taufiqurachman Ruki menyarankan melalui dua pilihan yang bisa ditempuh, yaitu UU Tipikor terpisah dari UU KPK atau melakukan revisi judul terhadap UU KPK, “UU Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebaiknya memang terpisah dari UU yang mengatur tentang pembentukan KPK. Kalaupun tidak mau terpisah, maka judul UU Nomor 30Tahun 2002 harus diubah, dari UU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, isinya bab I dan II menyangkut Komisi Pemberantasan Korupsi, bab III menyangkut masalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.”

Pengadilan Tipikor nasibnya kini ibarat stereoform yang terapung-apung di lautan luas. Ditengah-tengah korupsi seperti buih di lautan yang harus segera diberantas, ia terbentur karang landasan hukum yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Tanpa landasan hukum yang kuat, Pengadilan Tipikor bisa mati suri. Pasalnya, landasan hukum adalah ruh yang menggerakan organ Pengadilan Tipikor. Ketika Pengadilan Tipikor dibiarkan tanpa landasan hukum, maka akan bermasalah di kemudian hari. “Ini akan bermasalah di kemudian hari. Ketika terdakwa korupsi akan diadili, maka pengacaranya akan mengatakan bahwa hasil putusannya tidak sah karena Pengadilan Tipikornya sendiri bertentangan dengan konstitusi,” ujar Muladi.

Batas waktu tiga tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak berpengaruh terhadap eksistensi KPK tetapi bagi Pemerintah dan DPR, “Putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak berpengaruh bagi KPK. Setelah mempelajari putusan tersebut, kami berpendapat bahwa putusan MK justru memperkuat eksistensi KPK karena hampir seluruh pasal-pasal dalam UU KPK yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPK telah diperiksa MK dan dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan yang terkena pengaruhnya adalah pemerintah dan DPR, karena Mereka harus membuat UU baru mengikuti amanat itu,” ujar Taufiqurrahman Ruki.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai inkonstitusional Pengadilan Tipikor, tetapi masih tetap bisa berjalan selama tiga tahun kedepan, secara tidak langsung mengisyaratkan agar pemerintah dan DPR membuat UU baru tentang Pengadilan Tipikor yang lebih kuat dan bertaji. Mau tidak mau Pemerintah dan DPR harus membuat UU baru tentang Pengadilan Tipikor atau merevisi UU KPK. Jika dalam batas waktu yang ditentukan, Pemerintah dan DPR tidak merampungkannya, maka komitmen anti korupsi Pemerintah dan DPR perlu dipertanyakan.

Pro dan kontra atas putusan Mahakmah Konstitusi tersebut hendaknya disikapi secara positif se¬bagai kelemahan dari segi materi UU dan adanya ketidak¬sinkronan antara kebijakan politik dengan kelembagaan hukum. Oleh karena itu, solusi harus segera dicari agar Pengadilan Tipikor tidak mati suri.

Majalah FIGUR Edisi X/Januari 2007

Tidak ada komentar: